Cegah Korupsi, MA Tunjuk Pimpinan Pengadilan Jadi Pengawas

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) memperketat pengawasan internal dengan menunjuk tiap pimpinan di pengadilan tingkat pertama sebagai pengawas. Hal ini dilakukan antara lain guna mencegah berulangnya tangkap tangan KPK pada pegawai peradilan.

"Setiap pengadilan menjadi tanggung jawab ketua pengadilan masing-masing," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di gedung MA Jakarta, Jumat (22/9).

Ketentuan ini telah diatur dalam Surat Edaran MA 2/1988 tentang pembagian tugas ketua dan wakil ketua pengadilan negeri. Aturan itu menyatakan bahwa pimpinan pengadilan harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Dalam hal pengawasan, kata Abdullah, pimpinan wajib mengawasi berbagai permasalahan yang menyangkut keuangan hingga membina pegawai peradilan yang meliputi hakim, panitera, hingga sekretariat.

"Sekarang pimpinan pengadilan juga diwajibkan mengirim notulen ke atasan langsung terkait hasil pembinaan," katanya.

Lihat juga: Fuad Amin Kehilangan Hak Politik dan Dimiskinkan

Jika terbukti gagal membina jajaran di bawahnya, lanjut Abdullah, tak menutup kemungkinan pimpinan pengadilan akan dikenai sanksi. Pengawasan pun dibuat berlapis dengan adanya pengawas dari hakim tingkat banding atau di pengadilan tinggi. Pengawas hakim tingkat banding ini, kata dia, menjadi garda terdepan MA dalam pengawasan pegawai peradilan di daerah.

"Sementara untuk permasalahan teknis yudisial akan dibina melalui pendidikan dan pelatihan dari badiklat MA di Bogor," ucap Abdullah.

Sejumlah pegawai peradilan beberapa waktu lalu terjaring tangkap tangan oleh KPK. Lembaga anti rasuah itu secara berturut-turut menciduk panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan juga hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu. Mereka ditangkap karena diduga menerima suap untuk pengurusan perkara.

Lihat juga: MA Keluhkan Beban Kerja Hakim Agung

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas hakim sebelumnya mengkritik, maraknya pegawai peradilan yang tertangkap tangan oleh KPK menunjukkan sistem pembinaan di MA yang tidak berjalan. (agi)