Tolak Perppu Ormas dan PKI, Sejumlah Ormas Gelar Aksi 299

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) bakal menggelar aksi dengan tuntutan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) pada Jumat 29 September mendatang di depan Gedung DPR/MPR.

Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan, aksi yang akan dinamai 299 itu juga akan menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Aksi 299 merupakan lanjutan dari aksi 287. Ada dua tuntutan: Tolak Perppu Nomor 2 dan tolak kebangkitan PKI," kata Maarif di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (25/9).

Lihat juga: Wiranto: Suhu Memanas Jelang Tahun Politik

Slamet Maarif. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Maarif berkata, pihaknya mendesak DPR agar menolak Perppu Ormas untuk menjadi undang-undang. Perppu itu sendiri saat ini masih dalam proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPR kan juga punya hak untuk menolak. Kita akan dorong anggota DPR untuk menolak Perppu tersebut," ujarnya.

Selain itu, Maarif berkata, pihaknya juga bakal meminta kepada DPR untuk menolak dan melawan kebangkitan PKI. Maarif mengklaim indikasi kebangkitan PKI mulai menguat belakangan ini, salah satunya ada wacana pencabutan Tap MPRS 25/1966.

"Kita ingatkan kepada anggota dewan kalau sampai ada anggota dewan yang berusaha mencabut Tap MPRS 25/1966 akan berhadapan dengan umat Islam," ujarnya.

Lihat juga: Jejak 'Akrobat' Tajam dan Kontroversial ala Jenderal Gatot

Maarif mengklaim, pada aksi nanti bakal diikuti kurang lebih 50 ribu orang dari berbagai elemen. Namun, elemen yang akan bergabung, kata dia, baru akan dipastikan malam ini sebelum dirilis Rabu (27/9) ke media.

Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku baru mendengar mengenai rencana aksi 299. Politikus partai Gerindra itu pun mempersilakan massa melakukan aksi di depan gedung parlemen asal berlangsung baik dan tertib.

"Tentu delegasi itu akan kita terima. Tergantung nanti rekan-rekan anggota DPR di komisi terkait juga bisa menerima," kata Fadli.