Dalam aksi tersebut mereka menyindir Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar yang belum juga mengeluarkan surat rekomendasi agar Dedi Mulyadi berkompetisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2018.
Seperti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, aksi sindiran itu diwujudkan secara simbolis lewat pemasangan bendera setengah tiang, pengumpulan koin, serta pengibaran spanduk-spanduk protes lain yang salah satunya bertuliskan #SavePartaiGolkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lihat juga:Kader Golkar Jabar: Dedi Mulyadi Harga Mati |
"Saya harap akomodir suara dari bawah hormati hasil rapimda, juga dalam pribahasa sunda 'Sireum Ge Ari Ditincak Terus Mah Bisa Ngegel'," tegasnya.
Idrus Marham. (CNN Indonesia/ Hesti Rika) |
Sebelumnya di beritakan aksi tersebut dilakukan kader Golkar tersebut sebagai reaksi atas peredaran surat DPP Partai Golkar untuk Pilkada Jabar 2018 yang diduga dipalsukan.
Foto surat tanpa nomor dan tanggal penerbitan itu beredar pada pekan lalu. Dalam surat dengan tanda tangan Ketua Umum Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham menyatakan dukungan DPP kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota Fraksi Golkar DPR Daniel Mutaqien Syafiuddin dalam Pilkada Jabar.
Belakangan, pada 22 September 2017, Idrus melakukan jumpa pers di kantor DPP Golkar, Jakarta, untuk menegaskan foto surat yang beredar itu adalah hoaks atau bodong.
"Surat yang ada saat ini sedang kami telusuri. Siapa yang main-main," ujar Idrus kala itu.
Menurut Dedi, yang juga merupakan Bupati Purwakarta, keberadaan surat bodong itu berarti ada pihak yang mengunggahnya dengan cara memindai dan mengetik surat yang seolah resmi dari Partai Golkar, dan mencatut tanda tangan kedua pimpinan Beringin itu.
Ia sendiri enggan berandai-andai soal pelakunya, serta kemungkinan manuver politik di internal Partai Golkar.
"Ya bisa saja. Manuver politik kan biasa aja," katanya. "Itu pelanggaran organisasi berat, kalau dilakukan orang dalam. Untuk menjaga kewibawaan partai, maka DPD Partai Golkar Jawa Barat memutuskan untuk lapor Polisi," Dedi menambahkan. (kid/pmg)
Idrus Marham. (CNN Indonesia/ Hesti Rika)