Petani Ngotot Ingin Bertemu Jokowi Langsung di Istana

Jakarta, CNN Indonesia -- Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) meminta perwakilan petani dapat bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung terkait dengan aksi damai soal konflik pertanahan pada hari ini.

Koordinator Lapangan Aksi Peringatan Hari Tani Agus Ruli mengatakan, pihaknya menerima kabar dari pihak Istana bahwa kantor staf presiden (KSP) akan menerima perwakilan massa aksi Hari Tani ke dalam Istana.

"Kami dapat informasi dari istana, bahwa kantor staf presiden akan menerima kami. Tetapi kita ingin Presiden yang menerima langsung kami hari ini. Kalau memang Presiden nggak ada di tempat, kami minta kepastian kapan Presiden akan menerima kami," kata Agus di lokasi demo kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/9)

Lihat juga: Ribuan Tani Tuntut Janji Bagi-Bagi Tanah Jokowi

Agus menolak masuk Istana jika tidak diterima langsung oleh Presiden.

"Enggak mau. Kita dapat informasi, pihak istana akan menerima kami 15 orang, cuma kita akan pastikan apakah memang Presiden atau Deputi 2 dari KSP," kata Agus.

Jika Presiden tidak ada di tempat, Agus menyatakan, pihaknya akan melakukan orasi sampai jam 16.00 sore di depan Istana Negara.

Diketahui, ribuan petani dari Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah diangkut menggunakan bus dan tiba di Jakarta dini hari tadi. Para petani beristirahat di Masjid Istiqlal, Jakarta.

Hingga pukul 09.00 pagi tadi, massa aksi tiba di Monas setelah melakukan long march dari masjid tersebut.

"Teman-teman di luar wilayah tersebut, seperti Jawa Timur, Jogja, dan luar pulau Jawa, mereka memperingati hari tani di masing-masing daerah," kata Agus.

Lihat juga: Reforma Agraria Jokowi Dinilai Tumpul Berantas Ketimpangan

Dia pun berharap agar di tahun ketiga Pemerintahan Jokowi-JK, pimpinan negara tersebut dapat menerima aspirasi para petani.

"Tahun depan sudah masuk ke tahun politik dan kita yakin persoalan rakyat akan semakin terpinggirkan dengan situasi politik menuju tahun 2019," ujarnya.

Dalam aksinya yang juga memperingati Hari Tani Nasional 2017, KNPA meminta agar Presiden segera memperbaiki ketimpangan struktur agraria.

KNPA menyebut, 71 persen hutan di Indonesia atau sekitar 22 juta hektar tanah dikuasai oleh perusahaan kehutanan swasta dan negara. Sedangkan, rakyat hanya memperoleh tanah sisaan yang kritis dan tidak subur.

(asa)