Pengurus Golkar Diminta Sungguh-Sungguh Lengserkan Setnov

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia menanggapi skeptis terkait rekomendasi rapat pengurus harian yang meminta Setya Novanto atau Setnov mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum dan menunjuk pelaksana tugas sementara.

Doli mempertanyakan sikap pengurus yang berubah secara mendadak itu. Padahal, selama ini DPP begitu ngotot dan getol membela dan mempertahankan Setnov sekalipun sudah jadi tersangka korupsi.

"Apakah secara sungguh-sungguh akan dilakukan perbaikan dan perubahan? Atau cuma adanya permainan politik kelompok tertentu yang punya kepentingan mengambil kekuasaan di DPP, dengan memanfaatkan situasi yang berkembang saat ini?" ujar Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (28/9).

Lihat juga: Golkar Lakukan Evaluasi Total Bila Setnov Enggan Lengser

Menurut Doli, desakan mundur untuk Setnov sejak awal sudah disampaikan pihaknya. Namun, DPP baru sadar saat survei dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas Golkar jauh merosot gara-gara Setnov.

"Dan penyebab utamanya itu adalah Setya Novanto. Tapi lebih baiklah daripada tidak sadar sama sekali. Tinggal kita tunggu keseriusan DPP yang ingin perubahan itu dengan dua pembuktian," katanya.

Dalam masalah ini, ada sejumlah hal yang dipertanyakan pihaknya. Pertama, kata Doli, dalam pergantian ketua umum seharusnya DPP tidak perlu lagi meminta Setnov untuk mundur, apalagi memberikan kewenangan untuk menunjuk siapa pelaksana tugasnya. Karena, saat ini Setnov telah mengidap sakit parah yang di dalam AD/ART masuk dalam kategori berhalangan tetap.

Dengan demikian, maka DPP seharusnya dapat mengambil langkah melalui rapat pleno untuk memberhentikan Setnov sebagai ketua umum sekaligus menetapkan pelaksana tugasnya.

Foto: CNN Indonesia/Abi Sarwanto

"Untuk apa meminta mundur lagi, karena itu harusnya dilakukan sejak lama, sudah lewat masanya. Sekarang yang paling realistis dan faktual adalah memberhentikannya dari Ketua Umum. Itu bisa jadi pembuktian pertama DPP serius apa tidak," katanya.

Kedua, lanjut Doli, jika serius, DPP harus menunjuk figur seorang pelaksana tugas yang dikenal publik relatif bersih dan bukan orang yang selama ini dekat, mendukung, bahkan melindungi Setnov secara terbuka saat berstatus tersangka korupsi.

"Dan itu harus diputuskan oleh peserta pleno, bukan hasil penunjukan Novanto. Selain karena alasan penetapan itu bukan kewenangan Novanto, karena itu adalah kewenangan rapat pleno," lanjut Doli.

Lihat juga: Yorrys Prediksi Pergantian 'Kursi' Setnov Sebelum 20 Oktober

Oleh karena itu, jika penunjukan pelaksana tugas diserahkan kepada Setnov, Doli khawatir orang-orang yang getol membela Ketua DPR itu justru akan memimpin.

"Maka keseriusan untuk melakukan perubahan patut dipertanyakan. Artinya masih ada kepentingan kelompok tertentu yang bukan mengedepankan kepentingan partai," kata Doli.

Sebelumnya, Tim Kajian Elektabilitas Partai Golkar diketuai oleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar Yorrys Raweyai membeberkan elektablitas berdasarkan hasil survei. Yorrys bekerja sama dengan Koordinator Bidang Kajian Strategis dan Sumber Daya Manusia Partai Golkar Letnan Jenderal (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Tim Kajian Elektabilitas memaparkan hasil survei tentang elektabilitas Partai Golkar yang mengalami kemerosotan. Elektabilitas partai terjun bebas karena citra partai yang buruk. Hasil kajian lalu memunculkan sejumlah rekomendasi, salah satunya meminta Setya Novanto mundur dari jabatannya.

Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, partainya bakal melakukan evaluasi total jika Setnov tidak mau lengser dan tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua umum.

Kata Nurdin, evaluasi total ini akan melihat seberapa jauh pengaruh Setnov jika masih menjabat sebagai ketua umum dengan status tersangka kasus korupsi e-KTP yang disandangnya.