KPK Sita Mobil Hummer Bupati Kukar Rita Widyasari

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat mobil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari (RIW) terkait kasus dugaan korupsi yang menjeratnya. Mobil tersebut diduga dibeli dari hasil dugaan suap dan gratifikasi yang diterima Rita.

Mobil-mobil tersebut di antaranya, Hummer type H3, Toyota Vellfire, Ford Everest, dan Land Cruiser. Rita menggunakan nama orang lain untuk keempat mobil tersebut

"Empat mobil tersebut diduga berada pada penguasaan RIW, namun dengan nama pihak lain," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9).

Rita ditetapkan tersangka dalam dua kasus, yakni dugaan suap dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun sebesar Rp6 miliar dan dugaan penerimaan gratifikasi bersama-sama Khairudin selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama sebesar US$775 ribu atau Rp6,97 miliar.

Lihat juga: KPK: Rita Widyasari Terima Suap Rp6 Miliar Terkait Izin Sawit

Basaria melanjutkan, uang diduga suap dari PT Sawit Golden Prima terkait izin operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Sementara itu, gratifikasi yang diduga diterima Rita Widyasari bersama Khairudin itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara, selama Rita menjabat sebagai bupati dua periode.

Geledah Kantor Pemkab Kukar

Selain menyita empat kendaraan mewah ketua DPD Golkar Kalimantan Timur itu, kata Basaria, tim penyidik KPK juga menggeledah sejumlah lokasi di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Pada Selasa 26 September 2017, tim KPK menyisir Kompleks Perkantoran Kabupaten Kutai Kartanegara, di antaranya Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan dua rumah lainnya.

Selanjutnya pada Rabu 27 September 2017, tim KPK menyisir kantor Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendidikan.

Lihat juga: Jadi Tersangka, Rita Widyasari Tetap Didukung Maju Cagub

Kemudian, lanjut Basaria, pada hari ini, tim KPK melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal. Menurut dia, ada sejumlah dokumen yang berhasil disita pihaknya.

"Dokumen berisi catatan keuangan transaksi terkait dugaan gratifikasi yang diterima, kemudian dokumen terkait perizinan lokasi perkebunan kelapa sawit dan proyek-proyek di Kukar," ujarnya. (djm/djm)