Polisi Sarankan Massa Aksi 299 'Serbu' TransJakarta ke DPR
CNN Indonesia
Jumat, 29 Sep 2017 08:45 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian menyarankan ratusan massa Aksi 299 yang hendak long march dari Masjid Istiqlal di Gambir menuju Gedung MPR/DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat agar menggunakan bus TransJakarta. Hal tersebut dikarenakan jarak yang cukup jauh antara kedua titik tersebut, yakni mencapai 12 kilometer.
"Saya berikan opsi kedua, untuk mempercepat dan mempermudah, mereka bisa menggunakan bus TransJakarta dari Halte Juanda hingga Halte Polda Metro Jaya, Sudirman," kata Kapolsek Sawah Besar Eka Baasith di Masjid Istiqlal, Jumat (29/9) pagi.
Opsi pertama dari Eka, massa dari dapat berjalan kaki dari Istiqlal, Pejambon, Tugu Tani, Cut Meutia, Imam Bonjol, Sudirman, dan Semanggi.
"Saya sarankan kepada para masyarakat yang akan melakukan kegiatan penyampaian di muka umum tersebut untuk melakukan perjalanan dari Istiqlal sampai ke Gedung MPR/DPR RI dengan tertib melalui rute yang sudah saya sampaikan," kata Eka menambahkan.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum terjadi kemacetan di jalan sekitar Masjid Istiqlal, yakni Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat, dan Jalan Juanda, pada pagi hari jelang Aksi 299.
Hal tersebut diamini oleh Eka yang mengatakan bahwa arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal masih lancar dan aman terkendali. Sebab, sebagian massa menggunakan kereta api dan lanjut dengan berjalan kaki ke Masjid Istiqlal. Mereka datang tanpa membawa kendaraan pribadi.
"Bisa dilihat kendaraan bus dan mobil pribadi tidak terparkir di lahan Istiqlal, sehingga suasana masih lengang dan kondusif," kata Eka.
Tercatat sudah lebih dari 100 perserta aksi memenuhi kawasan Masjid Istiqlal. Jumlah mereka diprediksi akan terus bertambah menjelang ibadah solat Jumat. Para peserta berasal dari Jakarta dan daerah lain, seperti Lumajang, Jombang, Madiun, Mojokerto, Malang, dan Lampung.
Sementara aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan jumlah 209 personel telah dikerahkan di areal Masjid Istiqlal untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Aksi 299 dilakukan dengan dua tujuan, yakni untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Saya berikan opsi kedua, untuk mempercepat dan mempermudah, mereka bisa menggunakan bus TransJakarta dari Halte Juanda hingga Halte Polda Metro Jaya, Sudirman," kata Kapolsek Sawah Besar Eka Baasith di Masjid Istiqlal, Jumat (29/9) pagi.
Opsi pertama dari Eka, massa dari dapat berjalan kaki dari Istiqlal, Pejambon, Tugu Tani, Cut Meutia, Imam Bonjol, Sudirman, dan Semanggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sarankan kepada para masyarakat yang akan melakukan kegiatan penyampaian di muka umum tersebut untuk melakukan perjalanan dari Istiqlal sampai ke Gedung MPR/DPR RI dengan tertib melalui rute yang sudah saya sampaikan," kata Eka menambahkan.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum terjadi kemacetan di jalan sekitar Masjid Istiqlal, yakni Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng Barat, dan Jalan Juanda, pada pagi hari jelang Aksi 299.
Hal tersebut diamini oleh Eka yang mengatakan bahwa arus lalu lintas di sekitar Masjid Istiqlal masih lancar dan aman terkendali. Sebab, sebagian massa menggunakan kereta api dan lanjut dengan berjalan kaki ke Masjid Istiqlal. Mereka datang tanpa membawa kendaraan pribadi.
"Bisa dilihat kendaraan bus dan mobil pribadi tidak terparkir di lahan Istiqlal, sehingga suasana masih lengang dan kondusif," kata Eka.
Tercatat sudah lebih dari 100 perserta aksi memenuhi kawasan Masjid Istiqlal. Jumlah mereka diprediksi akan terus bertambah menjelang ibadah solat Jumat. Para peserta berasal dari Jakarta dan daerah lain, seperti Lumajang, Jombang, Madiun, Mojokerto, Malang, dan Lampung.
Sementara aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP dengan jumlah 209 personel telah dikerahkan di areal Masjid Istiqlal untuk memastikan keamanan dan ketertiban.
Aksi 299 dilakukan dengan dua tujuan, yakni untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) dan menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK