Wiranto: Tragedi 1965 Tak Bisa Diputarbalik Kembali

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, sejarah tragedi 1965 tak bisa diputarbalikkan kembali, meski pada tahun lalu ada upaya rekonsiliasi lewat Simposium Nasional Tragedi 1965.

Wiranto berharap sejarah tersebut menjadi referensi bangsa agar tak mengulang kejadian yang sama di masa yang akan datang. "Kita tidak memutar jarum jam, sejarah adalah sejarah. Sejarah adalah referensi kita supaya tidak mengulang lagi," kata dia di kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, Minggu (1/10).

Mantan Panglima ABRI itu menyebut penyelesaian tragedi 1965 secara yuridis tak mungkin dilakukan. Terlebih Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, berpesan agar sejarah kelam bangsa Indonesia itu tak terulang dan dijadikan landasan untuk menatap masa depan.

Lihat juga: Kesaksian dan Ajakan Berdamai Putri Jenderal di Lubang Buaya

"Presiden mengatakan tadi, tidak mengulang sejarah kelam itu sebagai pembelajaran masa kini untuk menatap masa depan. Maka penyelesaian secara yuridis tidak mungkin," tuturnya.

Menurut Wiranto, penyelesaian tragedi 1965 lewat jalur yudisial akan memunculkan klaim salah-benar dari sejumlah pihak. Padahal, lanjutnya, tak bisa masyarakat saling mengklaim kebenaran masing-masing dalam melihat peristiwa yang menandai lahirnya rezim Orde Baru itu.

Wiranto mengatakan penyelesaian lewat jalur non-yudisial tengah berlangsung. Salah satu contohnya, kata dia, adalah sudah tidak ada lagi pelarangan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi pegawai negeri sipil.

“Secara non-yudisial dari komponen masyarakat itu sudah terjadi, lalu apa yang diributkan?” tuturnya. “Kalau menyalahkan terus habis sudah energi kita untuk ini. Presiden tadi mengatakan sudahlah itu masa kelam bangsa sebagai pembelajaran.”

Lihat juga: FOTO: Presiden Jokowi Memperingati Kesaktian Pancasila

Isu PKI Jangan Jadi Komoditas Politik

Wiranto meminta semua pihak tak memanfaatkan tragedi 1965 atau peristiwa Gerakan 30 September sebagai komoditas politik jangka pendek, khususnya menjelang Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Dia pun heran dengan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, memanfaatkan peristiwa G30S yang tak terlepas dari PKI untuk 'digoreng' dengan tujuan tertentu. “Karena tidak fair akan menimbulkan kegaduhan, menimbulkan suasana saling menyalahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, lewat peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh hari ini, sejarah kelam tentang kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) tak terulang kembali. “Pertama, jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta agar masyarakat memegang teguh Pancasila dan menjaga persatuan bangsa. Jokowi pun menegaskan agar semua pihak tak memberikan ruang kepada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk PKI.

Lihat juga: Peringatan Hari Kesaktian Pancasila