Fraksi PKS Usul Rapat Gabungan Komisi Bahas Polemik Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengusulkan Komisi Hukum dan Komisi Pertahanan DPR menggelar rapat gabungan dengan seluruh mitranya membahas sejumlah polemik pengadaan senjata api.

Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk mencari titik temu penyelesaian masalah tersebut.

"Kami mengusulkan, kalau boleh ada rapat gabungan antara Komisi I dengan Komisi III. Syukur-syukur itu bisa terjadi," ujar Jazuli usai acara Milad ke-13 Fraksi PKS di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/10).

Lihat juga: Menhan: Jokowi Sudah Tegur Panglima TNI soal Impor Senjata

Jazuli mengatakan, informasi pengadaan senjata membuat masyarakat khawatir. Polemik itu berawal dari pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo perihal rencana pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instasi non-militer.

Informasi selanjutnya terkait pembelian 500 pucuk senjata oleh BIN dan tertahannya 280 pucuk senjata antihuru-hara beserta 5.932 peluru milik Brimob yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta.

Jazuli memandang perlu ada keterangan dari masing-masing pihak untuk membahas hal tersebut di rapat gabungan. Mitra komisi yang disarankan untuk hadir yakni TNI, Polri, BIN, Kemhan, PT Pindad, dan Kemenko Polhukam.

Lihat juga: Komisi III-Kapolri Rapat Bahas Impor Senjata Brimob Pekan Ini

"Selama ini tidak bisa diklarifikasi memang ini akan menimbulkan kebingungan," ujarnya.

Jazuli berharap usulan rapat gabungan dapat terealisasi agar polemik tersebut tidak berkepanjangan.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendukung usulan Fraksi PKS agar Komisi I dan Komisi III menggelar rapat gabungan. Meski demikian, ia berharap rapat tersebut dilakukan secara tertutup karena polemik tersebut dianggap sensitif.

"DPR tentu sangat setuju sekali dalam hal ini bersama-sama rapat gabungan. Sedapat mungkin melakukan rapat kerja yang sifatnya tentu tertutup juga. Karena itu tidak perlu menjadi konsumsi masyarakat," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta.

Lihat juga: DPR Segera Bahas Senjata dengan Menhan, Panglima, dan BIN

Dia mengatakan, pembahasan polemik pengadaan senjata berkaitan dengan bidang jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR, yakni Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Menurut dia, segala pengadaan yang menggunakan APBN harus sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan polemik atau masalah.