“Kalau semua prajurit menuju ke sana (profesional) maka tidak ada lagi, tidak sempat lagi mikir masalah politik," kata Moeldoko dalam diskusi bertajuk Membaca Indonesia: TNI dan Politik Negara di kantor Para Syndicate, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).
Sebelum era reformasi, kata Moeldoko, tuntutan profesionalitas TNI datang dari masyarakat. Namun saat ini dorongan profesionalitas itu berasal dari internal TNI. Dia menambahkan, upaya peningkatan profesionalitas TNI pun harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraaan prajurit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ke depan, bagaimana membangun konsep pertahanan aliansi strategis antara TNI dan masyarakat," kata Moeldoko.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkui ikut aktif dalam politik Indonesia. (REUTERS/Beawiharta) |
"Panglima TNI pasti berpolitik, tapi politiknya negara, bukan politik praktis. Saya akan menjalankan tugas saya secara konstitusi," kata Gatot ditemui di Pelabuhan Indah Kiat, Kota Cilegon, Banten, usai memimpin gladi resik puncak peringatan HUT TNI ke-72, Selasa (03/10).
"Tugas saya menyiapkan adik-adik saya jadi pemimpin yang solid antar-TNI, antar-matra, dalam satu kesatuan komando, agar netral," kata Gatot.
Terkait dengan pemutaran sosiodrama bertema Jenderal Soedirman dalam puncak peringatan HUT ke-72 TNI, Gatot juga mengisyaratkan tentang langkah politiknya.
"Makanya Jenderal Soedirman setelah selesai berperang menyerahkan kondisi negara kepada Soekarno," tutup Gatot.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengkui ikut aktif dalam politik Indonesia. (REUTERS/Beawiharta)