Hakim Pengadilan Sulut Kena OTT, Ketua Bawas MA Sambangi KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Sunarto menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di kawasan Kuningan, Jakarta, jelang jumpa pers terkait operasi tangkap tangan (OTT), Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara berinisial S.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Sunarto tiba di Gedung Merah Putih milik KPK pada pukul 18.40 WIB.

Saat ditanya perihal OTT terhadap Ketua PT Sulawesi Utara, Sunarto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menyebut, OTT tersebut bagian dari upaya reformasi di tubuh MA.

Lihat juga: KPK Tangkap Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara

Ia mengatakan, MA dan KPK menjalin kerjasama dalam mengatasi korupsi di sektor peradilan.

"Ini karena kerjasama ini kan, kita lagi bersih-bersih, semakin cepat semakin baik bersihnya," ujar Sunarto.

Selain menjaring Kepala Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, OTT KPK juga disebut berhasil menangkap empat orang lain, termasuk seorang yang diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI.

Lihat juga: OTT Ketua PT Sulut Terkait 'Pengamanan' Perkara Korupsi

Dari informasi yang dihimpun CNNIndonesia.com, OTT hakim Pengadilan Tinggi Sulut itu terkait 'pengamanan' perkara korupsi.

"Ini terkait perkara di PN Tipikor sana. Di PN [tingkat pertama, perkara itu] terbukti dan di PT akan diputus bebas,” kata sumber CNNIndonesia.com, Sabtu (7/10).

MA sebelumnya mengakui tugas hakim saat ini semakin berat dan rentan dengan praktik suap dan korupsi. Untuk itu, Mahkamah Agung (MA) semakin selektif memilih calon hakim, terutama calon hakim agung pada seleksi penerimaan PNS tahun ini.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat MA, Abdullah mengatakan, hakim berpotensi dimanfaatkan pihak lain dengan cara memberi suap. Oleh karena itu seleksi para calon hakim nantinya tak hanya dinilai dari kecerdasan, melainkan juga integritasnya.

Lihat juga: KPK Temukan Mata Uang Asing dalam OTT Ketua PT Sulawesi Utara

"MA memiliki komitmen yang tinggi mencari calon hakim tak hanya pintar, namun harus benar, cerdas saja tidak cukup, harus punya track record berintegritas," ujar Abdullah, Jumat (6/10).

"Kami akan menilai calon hakim itu harus jujur, punya keberanian, dan punya pendirian teguh dan tangguh, rendah hati dan punya jati diri," ujarnya.