PD PAM Jaya Masih Pelajari Putusan MA Soal Swastanisasi Air

Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan Daerah Perusahaan Air Minum (PD PAM) Jaya belum bisa mengambil keputusan soal pengelolaan air di Jakarta menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta.

Direktur Utama PD PAM Jaya Erlan Hidayat menyatakan, pihaknya meminta waktu untuk mempelajari putusan tersebut sembari berkoordinasi dengan Pemprov DKI. Yang jelas, pihaknya menghargai proses peradilan.

"PAM Jaya pasti akan melakukan pendalaman dan mempelajari Keputusan MA tersebut. Bagian Hukum kami sedang mempelajarinya," kata dia, melalui keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

Lihat juga: Putusan MA Perintahkan Negara Setop Swastanisasi Air Jakarta

Koordinasi dengan Pemrpov DKI itu, lanjutnya, merupakan konsekuensi PAM Jaya sebagai BUMD di DKI Jakarta. Keputusan PAM Jaya pun merupakan keputusan Pemprov pula.

"Sikap dan posisi PD PAM Jaya tentu akan merupakan cermin dari sikap dan arahan Pemprov DKI selaku pemilik," aku dia.

Erlan juga memastikan, keluarnya putusan MA bukanlah akhir bagi PD PAM Jaya dalam melayani publik. "Sangat mungkin hal ini justru merupakan awal dari tata-laksana pelayanan publik yang kita sama-sama inginkan di bidang air minum," ujarnya.

Terlepas dari itu, PAM Jaya menyebut operasional pelayanan kepada warga sudah berpihak kepada warga. "Saya yakin PD PAM Jaya selama ini sudah berjalan pada jalur dan arah yang benar, sebagaimana kami juga yakin bahwa keputusan MA tentu berada pada jalur keadilan yang kita semua butuhkan dalam kepastian berusaha di Indonesia," tutur Erlan.

Lihat juga: Pemprov DKI Setuju Penghentian Swastanisasi Air

Putusan MA sebelumnya menyatakan, para tergugat lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia atas air terhadap warga negaranya, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Putusan ini bermula dari gugatan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada 2013. Saat itu, mereka menggugat Pemerintah Pusat, DPRD DKI Jakarta, PAM Jaya, serta dua perusahaan swasta PT Aetra Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), akibat mahalnya harga air yang dipatok.

PD PAM Jaya merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI yang bekerja sama dengan kedua perusahaan swasta tersebut untuk mengelola air.

Perjanjian kerja sama PAM Jaya dengan mitra swasta itu dimulai pada 1 Februari 1998 dan berakhir pada awal 2023. Lantaran itu, Aetra dan Palyja memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan mengoperasikan wilayah kerja masing-masing. PAM JAYA bertindak sebagai lembaga supervisi saja.

Pada September lalu, ketiga pihak sepakat untuk membahas restrukturisasi perjanjian kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Namun, rincian perubahan kontraknya belum ada.

Lihat juga: Grup Salim Caplok Aetra dari Grup Recapital Rp1,24 Triliun