Tjahjo: Penyerangan Kantor Kemendagri Tampar Wajah Saya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo merasa harga diri dan kehormatannya terganggu dengan insiden penyerangan kantornya oleh sekelompok orang, Rabu (11/10).

Ia meminta penegak hukum mengungkap aktor di balik penyerangan kantor Kementerian Dalam Negeri. Sejauh ini, puluhan orang yang merusak kantor Kemendagri diketahui berasal dari Barisan Merah Putih Tolikara.

"Kasus perusakan kantor dan luka-lukanya staf Kemendagri bagi saya seperti wajah saya tertampar. Apapun, proses hukum harus ditegakkan dan harus dibongkar siapa aktor yang menggerakkan mereka," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (12/10).

Lihat juga: Kronologi Penyerangan Kantor Kemendagri

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu telah menginstruksikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo untuk mencari dalang di balik kerusuhan. Ia juga sudah menghubungi Gubernur Papua Lukas Enembe membicarakan persoalan Pilkada 2017 di Tolikara.

Tjahjo mengaku, sudah beberapa kali menerima perwakilan massa Barisan Merah Putih Tolikara di ruang kerjanya. Hal itu terbukti dari sejumlah dokumentasi yang ia bagikan kepada wartawan.

"Kemendagri sudah berbaik diri selama ini menerima mereka, memfasilitasi mereka, mendengar aspirasi mereka. Balasannya mereka melukai saudara-saudara kita. Harus diproses secara hukum, ini kehormatan dan harga diri Kemendagri," tuturnya.

Lihat juga: Polisi: Perusakan Kantor Kemendagri Karena Salah Paham

Tjahjo yakin ada aktor di balik kerusuhan yang mengakibatkan rusaknya Kantor Kemendagri. Keyakinan itu dimiliki karena ia percaya sebenarnya warga Tolikara, Papua, tidak memiliki sifat merusak seperti massa kemarin.

"Yang menyerang kemendagri simpatisan suruhan, pasti ada yang di belakangnya. Saya pernah ke Tolikara, orangnya baik-baik. Tidak seperti mereka yang merusak kantor," katanya.

Massa penyerang kantor Kemendagri mendesak Tjahjo membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilkada 2017 di Tolikara, Papua.

Tjahjo sudah menyampaikan pembatalan putusan MK tidak mungkin dilakukan, meski dengan dalih kecurangan dalam Pilkada. Dia mengatakan sifat putusan MK itu final dan mengikat semua pihak.

Lihat juga: Jadi Korban Kericuhan Kemendagri, Jurnalis Lapor ke Polisi

Mendagri juga sudah menemui pihak yang menang di Pilkada tersebut dan meminta mereka untuk bersabar menanti jadwal pelantikan kepala daerah terpilih.

"Prinsipnya tidak bisa lama-lama ditangguhkan pelantikannya (karena) sudah ada keputusan pemenang oleh MK. (Penundaan pelantikan) akan menganggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat," ujar Tjahjo.

[Gambas:Video CNN]