Ganjar Baru Tahu Ada Bagi-bagi Duit e-KTP saat Diperiksa KPK

Feri Agus , CNN Indonesia | Jumat, 13/10/2017 17:11 WIB
Ganjar Baru Tahu Ada Bagi-bagi Duit e-KTP saat Diperiksa KPK Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seusai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/7). (Foto: CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo mengklaim tak tahu-menahu soal adanya pembagian jatah uang proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri dalam pembahasan di Komisi II DPR. Dia baru tahu soal itu saat diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut disampaikan Ganjar saat bersaksi untuk terdakwa korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Jumat (13/10).

Ganjar mengatakan, informasi soal bagi-bagi jatah itu didapat saat penyidik KPK memeriksanya dengan cara dikonfrontasikan dengan terdakwa Miryam S. Haryani.

"Saya baru tahu setelah saya diperiksa dan dikonfrontasi dengan salah satu anggota Dewan, ibu Miryam Haryani, di KPK. Saat itu baru saya ngerti bahwa ternyata ada berita bagi-bagi uang," kata Gubernur Jawa Tengah itu.
Meski begitu, ia mengaku memang sempat ditawari bingkisan oleh mendiang Mustokoweni Murdi, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar, saat proses pembahasan proyek itu berlangsung. Namun, dirinya menolak.

"Dia (Mustokoweni) hanya (bicara) dari jarak jauh. Dia bilang, 'dek, ini jatahmu (dari proyek e-KTP)', tapi dia tidak katakan itu duit dari mana," ungkap Ganjar.

Saat Ketua majelis hakim Jhon Halasan Butar Butar lantas menanyakan apakah anggota Komisi II lainnya juga mendapat tawaran uang dari Mustokoweni, Ganjar mengaku tidak tahu.

"Mungkin. Tapi karena saya bukan mereka, jadi saya tidak tahu," timpal Ganjar.
Dalam surat dakwaan dan tuntutan dua terpidana kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima uang sebesar US$520 ribu. Namun, dia berkali-kali membantah penerimaan uang tersebut.

Keterangan berbeda disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin. Nazaruddin menyebut Ganjar menolak pemberian uang karena nilainya terlalu kecil. Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu, lanjutnya, Ganjar ingin jatah dengan jumlah yang setara pimpinan DPR lainnya.

"Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kayak Ketua (Komisi II DPR). Minta nambah. Dikasih 500 ribu (US$)," kata Nazar, saat bersaksi untuk Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, beberapa bulan lalu.
(arh)