APBD-P Disahkan, Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Naik

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 yang berdampak salah satunya pada kenaikan tunjangan transportasi untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat.

"Sudah hari Jumat (13/10), sudah diteken bersamaan. Kami ambil appraisal pertama di angka Rp21,5 juta (per bulan) untuk transportasi, dengan potongan pajak 15 persen," kata Pelaksana tugas harian Gubernur Saefullah di Gedung Juang, Jakarta, Minggu (15/10).

Sekretaris Daerah yang menjadi pemimpin Jakarta hingga pelantikan Gubernur terpilih Anies Baswedan itu menyebut anggaran untuk peningkatan tunjangan itu disahkan karena masih dalam batas wajar, meski juga mengakui belum melakukan simulasi secara keseluruhan.

Lihat juga: Perpisahan dan Harapan Djarot untuk Jakarta

Sementara itu, mantan Gubernur Djarot Saiful Hidayat belum memberikan pesan khusus terkait hal ini karena rapat pimpinan baru digelar pada Senin esok, kata Saefullah.

"Berapa pun kenaikan anggota DPRD, dari jenis manapun, baik tunjangannya, transportasi, tunjangan komunikasi, berapa pun dalam batas wajar, maka kenaikannya tidak signifikan karena pengalihan hanya Rp106 juta," ucapnya.

"Kalau naik Rp1 juta ya Rp106 juta. Beda dengan PNS kalau naik Rp1 juta seabrek naiknya karena jumlahnya 72 ribu, plus minus karena PNS naik turun ada yang pensiun."

Lihat juga: Keberatan dengan Usulan DPRD, Djarot Belum Mau Teken RAPBD

Saefullah mengatakan dirinya telah meminta laporan penyerapan dari setiap anggaran dan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dipublikasi agar masyarakat dapat mengakses langsung melalui internet.

"Saya berkeyakinan 2017 ini penyerapan kami akan baik dan maksimal. Biasanya di akhir Desember itu baru penyerapan tinggi," tuturnya.