Tak Muat Semua Program Anies-Sandi, DPRD Kembalikan KUA-PPAS
CNN Indonesia
Jumat, 20 Okt 2017 03:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta mengembalikan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2018 yang telah dibuat oleh Pemprov DKI sebagai pedoman dalam penyusunan APBD 2018.
"KUA PPAS 2018 dikembalikan karena belum memuat semua program Anies-Sandi. Nomenklaturnya mana?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10).
Taufik menambahkan, DPRD memberikan waktu untuk Pemprov DKI memperbaiki KUA PPAS sehingga APBD DKI 2018 dapat mulai dibahas per November 2017.
Meski begitu, Taufik yakin pembahasan APBD 2018 tidak akan molor dari jadwal yang ditentukan Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, yakni akhir Desember 2017.
"Paling telat minggu pertama Desember selesai pembahasan APBD 2018," ujar Taufik.
Adapun KUA-PPAS adalah dokumen anggaran untuk disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI Tuty Kusumawati enggan berkomentar perihal ini.
"Saya belum bisa komentar apa-apa. Tunggu arahan dan dokumen, (karena) saya belum terima, belum dengar, dan belum ada arahan," kata Tuty.
Meski begitu, Tuty membenarkan bahwa tidak ada nomenklatur program Anies-Sandi dalam KUA-PPAS APBD 2018.
Namun, ia mengaku telah memfasilitasi program Anies-Sandi di APBD 2018 dengan sinkronisasi di fase penyusunan RKPD.
"Bahwa berarti dalam proses sinkronisasi masih ada yang tertinggal, ya, coba kita lihat lagi karena kita kan juga prosesnya (melalui) interaksi dengan tim sinkronisasi. Ketika beliau (Taufik) mencermati masih ada yg tertinggal berarti toh," kata Tuty.
"KUA PPAS 2018 dikembalikan karena belum memuat semua program Anies-Sandi. Nomenklaturnya mana?" kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10).
Taufik menambahkan, DPRD memberikan waktu untuk Pemprov DKI memperbaiki KUA PPAS sehingga APBD DKI 2018 dapat mulai dibahas per November 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski begitu, Taufik yakin pembahasan APBD 2018 tidak akan molor dari jadwal yang ditentukan Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018, yakni akhir Desember 2017.
"Paling telat minggu pertama Desember selesai pembahasan APBD 2018," ujar Taufik.
KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov DKI Tuty Kusumawati enggan berkomentar perihal ini.
"Saya belum bisa komentar apa-apa. Tunggu arahan dan dokumen, (karena) saya belum terima, belum dengar, dan belum ada arahan," kata Tuty.
Meski begitu, Tuty membenarkan bahwa tidak ada nomenklatur program Anies-Sandi dalam KUA-PPAS APBD 2018.
Namun, ia mengaku telah memfasilitasi program Anies-Sandi di APBD 2018 dengan sinkronisasi di fase penyusunan RKPD.
"Bahwa berarti dalam proses sinkronisasi masih ada yang tertinggal, ya, coba kita lihat lagi karena kita kan juga prosesnya (melalui) interaksi dengan tim sinkronisasi. Ketika beliau (Taufik) mencermati masih ada yg tertinggal berarti toh," kata Tuty.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK