Bandingkan Fakta, TNI Didesak Buka Arsip '65

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta TNI agar membuka arsip-arsipnya yang terkait penangkapan hingga pembantaian terhadap simpatisan Partai Komunis Indonesia sepanjang 1965-1966 silam. Hal itu agar ada pembanding dengan dokumen tentang peristiwa 1965 dari Amerika.

"Kami mendorong terutama pada institusi negara terutama pihak TNI yang banyak disebut dalam arsip yang baru dideklasifikasi," ucap Usman di kantor Amnesty International Indonesia, Jakarta, Jumat (20/10).

Lihat juga: Dokumen Rahasia AS Ungkap Upaya Penggulingan Sukarno dan PKI

Menurut Usman, hal itu perlu dilakukan karena ada dokumen rahasia dari AS yang menyebut bahwa Angkatan Darat (AD) berupaya menyingkirkan Sukarno dan memberangus golongan kiri sepanjang 1965-1966.

Meski demikian, Usman mengaku bahwa isi dokumen dari Amerika itu belum tentu benar sepenuhnya. Alhasil, perlu ada dokumen pembanding yang kredibel. Usman yakin masyarakat bakal menyambut baik apabila TNI bersedia membuka arsip rahasianya.

"perlu ada perbandingan antara dokumen yang baru dideklasifikasi ini dengan temuan-temuan lain dari pihak negara, masyarakat sipil mau pun dunia akademis," ucap Usman.

Lembaga Arsip Nasional AS membuka 39 dokumen yang memuat laporan sedikitnya 30 ribu halaman pada 17 Oktober lalu. Dokumen itu merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sepanjang 1964 hingga 1968.

Catatan tersebut berisi seputar ketegangan antara militer dengan PKI hingga pembantaian massal terhadap simpatisan PKI di beberapa daerah.

Lihat juga: Pemerintah Akan Validasi Dokumen AS Soal Penggulingan Sukarno

Usman membeberkan salah satu keterlibatan AD dalam pembantaian terhadap simpatisan PKI yang tercantum dalam dokumen rahasia Amerika Serikat.

Pada telegram tertanggal 28 Desember 1965, sejumlah orang yang dianggap anggota PKI dibawa oleh sepasukan tentara ke tempat sepi di suatu daerah. Mereka lalu dibunuh.

Kemudian pada telegram tertanggal 31 Desember 1965, tentara dengan senyap memberikan 10-15 anggota PKI kepada warga untuk dibunuh.

Di samping meminta TNI membuka arsip sepanjang 1965-1966, Usman juga meminta Komnas HAM agar mengoptimalkan dokumen rahasia yang baru dibuka Pemerintah Amerika Serikat.

"Sebagai pelengkap informasi dalam upaya pengusutan kejahatan kemanusiaan peristiwa 1965," ujar Usman.

Di tempat yang sama, aktivis International People Tribunal '65 (IPT 65), Sri Lestari Wahyuningrum, mendesak Komnas HAM untuk kembali melakukan penyelidikan lanjutan dalam rangka mengungkap pelanggaran HAM sepanjang 1965-1966.

Sri juga meminta pemerintahan Joko Widodo melanjutkan langkah nyata untuk mengungkap pelanggaran HAM 1965 setelah Amerika Serikat membuka dokumen rahasianya. Menurut Sri,

"Baik secara yudisial maupun nonyudisial yakni dengan membentuk Komisi atau Komite Kepresidenan Pengungkapan Kebenaran dan Klasifikasi Sejarah," tutur Sri.

Lihat juga: Senator AS Desak RI Bentuk Komisi Rekonsiliasi Tragedi PKI

Saat dikonfirmasi pada Rabu (17/10), Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan masih akan segera membaca dokumen rahasia yang telah dipublikasikan itu. Saat itu dia enggan berkomentar lebih jauh mengenai dokumen yang menyebut upaya penggulingan Sukarno dan PKI.

"Nanti saya baca dulu. Saya belum baca. Belum tahu, belum baca masa suruh komentar," ujar Gatot di Gedung DPR, Jakarta.