Hasanuddin berharap pemerintah AS segera memberi keterangan resmi soal penolakan tersebut.
"Bisa ada dua (alasan penolakan). Satu ada muatan administrasi, yang kedua itu ada muatan politis," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal, izin visa dan segala administrasi telah diberikan pemerintah AS kepada Gatot yang hendak memenuhi undangan Panglima Bersenjata AS, Jenderal Joseph F Durford, Jr untuk mengikuti acara Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober.
Meski menyesalkan peritiwa itu, politikus PDIP ini meminta semua pihak menunggu keterangan resmi dari pemerintah AS dan tidak terpancing dengan kabar bohong yang beredar di media sosial.
"Jangan terpancing dengan hoax yang tidak pada tempatnya. Nanti tidak baik untuk hubungan kedua negara maupun untuk Panglima TNI," ujar Tubagus.
Amerika Serikat menolak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki wilayah negaranya pada Sabtu (21/10) lalu. Kabar penolakan ini disampaikan pihak Emirates, maskapai penerbangan yang sedianya akan membawa Gatot bersama istrinya ke negeri Paman Sam.
Gatot bersama istrinya dijadwalkan pergi ke AS demi memenuhi undangan dari Panglima Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Durford, Jr. untuk menghadiri acara konferensi bernama Chiefs of Defence conference on country violent Extremist organizations ( VEOs) di Washington pada 23-24 Oktober.
Atas kejadian itu, Gatot telah melapor kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto. Dia juga dikabarkan telah mengirim surat kepada Joseph F Durford, Jr.
Pemerintah AS melalui kedutaan besarnya di Jakarta sudah meminta maaf. Hari ini Wakil Duta Besar AS untuk Indonesia Erin Elizabeth McKee bertemu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
McKee memastikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah bisa masuk ke wilayah Negeri Paman Sam.