Mendagri: DPRD DKI Wajib Gelar Paripurna untuk Anies-Sandi
CNN Indonesia
Senin, 23 Okt 2017 16:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo manyatakan DPRD DKI Jakarta wajib menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk mendengar paparan visi dan misi Gubernur Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno.
"Kalau saya melihatnya wajib dong, apapun DPRD dan pemerintah itu satu bagian," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10).
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah bersurat kepada DPRD DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah untuk pelaksanaan rapat paripurna ini. Surat edaran itu memerintahkan DPRD DKI menggelar Paripurna Istimewa bagi kepala daerah baru selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan.
Meski masih ada perdebatan di DPRD, Tjahjo menilai, Rapat Paripurna Istimewa penting digelar untuk mendengarkan paparan rencana program kerja pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Anies-Sandi.
"Saya kira perlu didengar, baik itu revisi program kerjanya untuk mempersiapkan APBD tahun depan, sesuai dengan janji politik," katanya.
Tjahjo mengaku belum mendapat tanggapan lebih lanjut terhadap surat yang dikirimkan Kemendagri kepada DPRD dan Sekda DKI Jakarta. "Belum ada (tanggapan)," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik sebelumnya telah memastikan, dalam pekan ini akan digelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Paling cepat, rapat itu digelar besok.
"Iya besok bisa paling cepat," kata Taufik saat dihubungi CNNIndonesia.com, pagi ini.
Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat yang digelar tanpa mengambil keputusan. Dalam rapat ini Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik wajib menyampaikan visi misi selama lima tahun ke depan. Tanpa Rapat Paripurna Istimewa, kepemimpinan Anies-Sandi akan terasa kurang afdal.
"Kalau saya melihatnya wajib dong, apapun DPRD dan pemerintah itu satu bagian," kata Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/10).
Tjahjo mengatakan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah telah bersurat kepada DPRD DKI Jakarta dan Sekretaris Daerah untuk pelaksanaan rapat paripurna ini. Surat edaran itu memerintahkan DPRD DKI menggelar Paripurna Istimewa bagi kepala daerah baru selambat-lambatnya 14 hari setelah pelantikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski masih ada perdebatan di DPRD, Tjahjo menilai, Rapat Paripurna Istimewa penting digelar untuk mendengarkan paparan rencana program kerja pasangan gubernur dan wakil gubernur yang baru, Anies-Sandi.
"Saya kira perlu didengar, baik itu revisi program kerjanya untuk mempersiapkan APBD tahun depan, sesuai dengan janji politik," katanya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik sebelumnya telah memastikan, dalam pekan ini akan digelar Rapat Paripurna Istimewa untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Paling cepat, rapat itu digelar besok.
"Iya besok bisa paling cepat," kata Taufik saat dihubungi CNNIndonesia.com, pagi ini.
Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat yang digelar tanpa mengambil keputusan. Dalam rapat ini Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru saja dilantik wajib menyampaikan visi misi selama lima tahun ke depan. Tanpa Rapat Paripurna Istimewa, kepemimpinan Anies-Sandi akan terasa kurang afdal.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK