Pembahasan Densus Tipikor Disetop, KPK Perkuat Polri-Kejagung

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan meminta semua pihak tidak berpikir KPK akan dibubarkan setelah mencuat wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

"Jangan berpikir nanti KPK dibubarkan, ya ndak lah. KPK masak dibubarkan, semakin mereka bagus, tentu tugas KPK semakin ringan," kata Basaria di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (24/10).

Namun, beberapa saat lalu, pemerintah sudah memutuskan untuk menghentikan pembahasan pembentukan Densus Tipikor, yang mencuat dari rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Pemerintah meminta lembaga yang sudah ada saat ini dimaksimalkan.

Basaria menjelaskan, tugas KPK salah satunya adalah memperkuat lembaga penegak hukum lainnya, baik Kejaksaan Agung maupun Polri. Namun, Basaria tak bisa bicara lebih jauh dan pihaknya tidak pada posisi, apakah unit khusus di Polri itu dibutuhkan atau tidak.

"Seperti yang saya katakan tadi, KPK akan senang kalau polisi dan jaksa semakin baik, itu memang salah satu tugas utama kita. Fungsi utama dari KPK adalah men-trigger para penegak hukum ini supaya semakin efektif dan efesien," tuturnya.

Lihat juga: Pemerintah Setop Bahas Densus Tipikor, KPK Diberi 'Warning'

Meskipun demikian, Basaria menyebut sejauh ini, jajaran Polri belum membuka diskusi dengan KPK secara menyeluruh tentang pembentukan Densus Tipikor, yang ditaksir Tito membutuhkan anggaran mencapai Rp2,6 triliun.

"Kita belum tahu ya, Densus bentuknya apa kita belum diinformasikan. Apakah dalam densus, detasemen khusus yang memang ditingkatkan kapasitasnya dengan anggaran oleh penyidik sendiri," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah saat ini tidak akan menanggapi rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Wiranto menyampaikan hal itu usai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri Tito, Ketua KPK Agus Rahardjo, MenPANPRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani, dan KSP Teten Masduki di Istana tadi siang.

"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).

Lihat juga: Ketua KPK Ungkap Isi Ratas Jokowi soal Densus Tipikor Polri

Wiranto berharap KPK nantinya memperkuat kelembagaan sehingga semakin efektif mencegah hingga memberantas korupsi yang belakangan semakin marak di Indonesia.

Jokowi bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil keputusan memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tanpa harus membentuk lembaga baru. (djm/djm)