Anies Gandeng BPN untuk Selesaikan Sengketa Bukit Duri
CNN Indonesia
Jumat, 27 Okt 2017 15:11 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengurus permasalahan warga Bukit Duri yang digusur pada 2016 lalu.
Hal itu disampaikan Anies kepada sejumlah warga Bukit Duri yang menunggunya di Balai Kota pada Jumat (27/10) pagi.
“Saya sudah bertemu dengan BPN, dan juga sudah bicarakan konsolidasi tanah di situ (Bukit Duri),” kata Anies di Balai Kota, Jakarta.
Pada Rabu (25/10) lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan warga (class action) terkait penggusuran kediaman mereka untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Atas kemenangan warga tersebut, Anies menyatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tak melakukan banding.
“Kan sudah menang, nanti saya akan segera lakukan pertemuan, semuanya memang harus dibicarakan,” kata Anies.
[Gambas:Video CNN]
Dalam keputusan pengadilan tersebut, PN Jakarta Pusat mengharuskan pemprov DKI dan pihak tergugat lainnya membayarkan ganti rugi kepada 93 warga yang melakukan gugatan. Gugatan itu dilayangkan 93 warga RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Atas gugatan yang dilayangkan 93 warga pada 10 mei 2016 dan diputuskan dua hari lalu itu pemprov DKI diharuskan membayar ganti rugi materiil masing-masing Rp200 juta.
Adapun kedatangan sejumlah warga Bukit Duri ke Balai Kota tadi pagi bertujuan berembuk dengan Anies terkait hasil dari putusan pengadilan.
Namun, asa warga yang hendak berembuk hari ini tak tercapai. Anies mengatakan pertemuan untuk berembuk atas putusan pengadilan itu diatur untuk digelar pekan depan.
“Saya akan atur kita berbicara minggu depan, nanti waktunya bisa di sini (Balai Kota) atau bisa saya datangi langsung ke Bukit Duri,” kata Anies.
Hal itu disampaikan Anies kepada sejumlah warga Bukit Duri yang menunggunya di Balai Kota pada Jumat (27/10) pagi.
“Saya sudah bertemu dengan BPN, dan juga sudah bicarakan konsolidasi tanah di situ (Bukit Duri),” kata Anies di Balai Kota, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Rabu (25/10) lalu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan gugatan warga (class action) terkait penggusuran kediaman mereka untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung. Atas kemenangan warga tersebut, Anies menyatakan pemerintah provinsi DKI Jakarta tak melakukan banding.
“Kan sudah menang, nanti saya akan segera lakukan pertemuan, semuanya memang harus dibicarakan,” kata Anies.
Dalam keputusan pengadilan tersebut, PN Jakarta Pusat mengharuskan pemprov DKI dan pihak tergugat lainnya membayarkan ganti rugi kepada 93 warga yang melakukan gugatan. Gugatan itu dilayangkan 93 warga RW 10, 11, dan 12 Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan.
Atas gugatan yang dilayangkan 93 warga pada 10 mei 2016 dan diputuskan dua hari lalu itu pemprov DKI diharuskan membayar ganti rugi materiil masing-masing Rp200 juta.
Adapun kedatangan sejumlah warga Bukit Duri ke Balai Kota tadi pagi bertujuan berembuk dengan Anies terkait hasil dari putusan pengadilan.
Namun, asa warga yang hendak berembuk hari ini tak tercapai. Anies mengatakan pertemuan untuk berembuk atas putusan pengadilan itu diatur untuk digelar pekan depan.
“Saya akan atur kita berbicara minggu depan, nanti waktunya bisa di sini (Balai Kota) atau bisa saya datangi langsung ke Bukit Duri,” kata Anies.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK