Kemenaker Sebut Ada 16 Pegawai Asing Alexis Pernah Berizin

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Tenaga Kerja mengungkapkan, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) Hotel dan Griya Pijat Alexis yang pernah mengajukan izin pada 2017 hanya 16 orang. Namun, semuanya sudah habis izin kerjanya pada Oktober 2017.

"Kalau data di kami memang sudah tidak ada yang berlaku lagi, Pak. Total izin yang kita terbitkan hanya dari Januari hingga Oktober awal 2017 totalnya 16 orang," ujar Kepala Subdit Analisis dan Perizinan Tenaga Kerja Asing Kemenakertrans Yanti Nurhayati Ningsih, saat dihubungi CNNIndonesia.com, pada Rabu (1/11).

Lihat juga: Status 104 Pekerja Asing di Alexis Kini Ilegal

Ia merinci, 16 orang TKA ini terdiri dari 15 warga negara Vietnam dan satu orang warga negara Uzbekistan. Jenis izin yang pernah dipegang 16 orang itu adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).

"Sekarang semua (izinnya) sudah tidak berlaku lagi, terakhir habis masa berlakunya Oktober awal," tambahnya.

Jumlah ini berbeda dengan yang diutarakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menyebut, ada ratusan tenaga kerja asing di Hotel dan Griya Pijat Alexis, Jakarta Utara. Rinciannya, 36 orang dari RRC (Republik Rakyat Cina), 57 orang dari Thailand, lima orang Uzbekistan, dan dua orang dari Kazakstan.

Izin kerja mereka saat ini disebut sudah habis tak lama setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak memperpanjang izin usaha Alexis.

Lihat juga: Alexis Dimiliki Asing dan Beralamat di Surga Pajak Eropa

Anies menambahkan, jika mereka sudah tidak lagi memiliki izin kerja, khususnya visa dengan tujuan bekerja di wilayah Indonesia, maka status mereka saat ini ilegal. "Nah, itu urusannya dengan Kementerian Ketenagakerjaan," ujar Anies.

UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyebut, perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterbitkan Kemenaker.

Dokumen IMTA itu kemudian menjadi salah satu syarat untuk menerbitkan Izin Tinggal yang dikeluarkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.