Lulung dan Pimpinan DPRD DKI Tak Pulangkan Mobil Dinas
Priska Sari Pratiwi | CNN Indonesia
Kamis, 02 Nov 2017 19:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana alias Lulung menyatakan, mobil dinas anggota DPRD sebagian besar telah dikembalikan kepada pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Namun Lulung tak mengembalikan karena sebagai pimpinan DPRD pihaknya berhak menggunakan mobil dinas sebagai fasilitas kendaraan operasional.
“Mobil dinas sebagian besar sudah dibalikin. Kalau saya sih enggak, pimpinan kan enggak balikin,” ujar Lulung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).
Sementara Anggota DPRD dari fraksi PPP Belly Bilalusalam mengatakan, dari sembilan anggota fraksinya semua telah mengembalikan mobil dinas ke pihak pemprov.
“Setahu saya sudah semua. Ada sembilan, kan kalau pimpinan tidak dihitung,” kata Belly.
Senada, Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Bestari Barus juga mengklaim anggota fraksinya telah mengembalikan mobil dinas ke pihak pemprov.
“Semua ada lima sudah dikembalikan ke pemprov,” ucap Bestari.
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Ahmad Firdaus mengatakan, hingga saat ini tercatat ada 78 orang anggota DPRD DKI yang telah mengembalikan mobil dinas kepada Pemprov DKI.
Artinya, dari 101 mobil dinas yang dipakai anggota dewan, masih ada 23 orang yang belum mengembalikan mobil dinas. Ia pun membenarkan bagi pimpinan DPRD tak perlu mengembalikan mobil tersebut.
“Sampai siang tadi sudah ada 78 mobil di gudang Pulomas,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, pada akhir masa jabatannya meminta seluruh anggota dewan mengembalikan mobil dinas yang mereka terima.
Hal ini berkaitan dengan permintaan tunjangan transportasi yang diusulkan anggota dewan dalam APBD-P 2017. Djarot menganggap tunjangan transportasi tidak masuk akal ketika anggota dewan masih mendapat fasilitas mobil dinas.
Pemprov DKI Jakarta mengambil kembali mobil dinas yang digunakan anggota DPRD DKI Jakarta karena telah mendapatkan tunjangan transportasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (pmg/djm)
Namun Lulung tak mengembalikan karena sebagai pimpinan DPRD pihaknya berhak menggunakan mobil dinas sebagai fasilitas kendaraan operasional.
“Mobil dinas sebagian besar sudah dibalikin. Kalau saya sih enggak, pimpinan kan enggak balikin,” ujar Lulung kepada CNNIndonesia.com, Kamis (2/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara Anggota DPRD dari fraksi PPP Belly Bilalusalam mengatakan, dari sembilan anggota fraksinya semua telah mengembalikan mobil dinas ke pihak pemprov.
“Setahu saya sudah semua. Ada sembilan, kan kalau pimpinan tidak dihitung,” kata Belly.
“Semua ada lima sudah dikembalikan ke pemprov,” ucap Bestari.
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Ahmad Firdaus mengatakan, hingga saat ini tercatat ada 78 orang anggota DPRD DKI yang telah mengembalikan mobil dinas kepada Pemprov DKI.
Artinya, dari 101 mobil dinas yang dipakai anggota dewan, masih ada 23 orang yang belum mengembalikan mobil dinas. Ia pun membenarkan bagi pimpinan DPRD tak perlu mengembalikan mobil tersebut.
“Sampai siang tadi sudah ada 78 mobil di gudang Pulomas,” ucapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, pada akhir masa jabatannya meminta seluruh anggota dewan mengembalikan mobil dinas yang mereka terima.
Hal ini berkaitan dengan permintaan tunjangan transportasi yang diusulkan anggota dewan dalam APBD-P 2017. Djarot menganggap tunjangan transportasi tidak masuk akal ketika anggota dewan masih mendapat fasilitas mobil dinas.
Pemprov DKI Jakarta mengambil kembali mobil dinas yang digunakan anggota DPRD DKI Jakarta karena telah mendapatkan tunjangan transportasi. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. (pmg/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK