Delta Djakarta Sebut Anies-Sandi Belum Bahas Pelepasan Saham

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Michael Rolandi C Brata menyebut belum ada pembahasan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno soal rencana Pemprov DKI melepas saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Delta Djakarta Tbk.

Perusahaan tersebut memproduksi minuman beralkohol dengan merek dagang antara lain Anker, Carlsberg, Kuda Putih, dan San Miguel.

"Saya belum dengar tuh (rencana pelepasan saham). Dari Pak Wagub juga. Nanti kalau sudah pembicaraan," kata Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/11).

Lihat juga: Sandiaga Enggan Komentar soal Janji Lepas Saham Pabrik Bir

Michael sendiri menjabat sebagai komisaris perusahaan yang sudah mulai menjual sahamnya di Indonesia sejak 1984 itu. Karena memiliki saham hingga 26,52 persen, Pemprov DKI memang berhak menempatkan jajarannya untuk mengisi posisi direksi dan komisaris PT Delta Djakarta Tbk.

Michael menambahkan, pada 2017 ini dividen atau pembagian laba kepada Pemprov DKI sebagai pemegang saham, mencapai puluhan miliar.

"Tahun ini kami dapat sekitar Rp38 M, seingat saya sekitar segitu," ujar Michael.

Dengan demikian, kata Michael, otomatis dividen tersebut menambah pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI. Michael pun mengaku tidak keberatan jika Pemprov DKI akhirnya melepas saham tersebut.

"Kan ada perhitungannya, valuasi. Tunggu saja," ujar Michael.

Lihat juga: Sandiaga Uno Bersikeras Lepas Saham Bir Milik Pemprov

Sejak masa kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi memastikan Pemprov DKI akan melepas kepemilikan sahamnya di PT Delta Djakarta, produsen dan distributor minuman beralkohol (bir).

Namun kata Sandi, saham di PT Delta Djakarta merupakan saham yang diperdagangkan di bursa saham. Komentarnya bisa menyebabkan harga saham perusahaan bir itu anjlok.

Hingga saat ini, Sandiaga pun belum mau merinci rencana penjualan saham karena dikhawatirkan memengaruhi pergerakan harga saham emiten berkode DLTA tersebut.

"Kami sebagai pemegang saham mestinya tidak memberikan komentar yang mungkin berpengaruh terhadap pergerakan harga saham," kata Sandi di Gedung Balai Kota, Jakarta, akhir Oktober lalu.