Amien Rais Minta PAN Keluar Koalisi, Nasdem Respons Positif
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Jumat, 03 Nov 2017 14:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang meminta PAN keluar dari koalisi pemerintah.
Menurut Irma, PAN tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah padahal posisinya sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira bagus tuh sarannya. Untuk apa gabung dengan pemerintah jika semua keputusan yang diambil oposisi," ujar Irma dalam pesan singkat, Jumat (3/11).
Suryani meyakini, kepergian PAN dari koalisi tidak akan memberi dampak apapun bagi pemerintah. Hal itu terlihat dari seluruh keputusan pemerintah yang selama ini diambil tanpa dukungan PAN.
"Dampak apa? Toh, selama ini enggak dukung pemerintah meski di dalam," ujarnya.
Terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyatakan, DPP PAN akan mengkaji pernyataan Amien tersebut. Namun, ia menilai, pernyataan Amien bagian dari buah pemikirannya selaku tokoh partai dan bangsa.
"Selaku pendiri partai dan Ketua Dewan Kehormatan, tentu pernyataan pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam. Kami senantiasa hormati pikiran serta pernyataan beliau," ujar Eddy dalam pesan singkat.
Lebih dari itu, ia menegaskan, PAN masih berkomitmen mendukung pemerintah hingga tahun 2019. Ia juga berharap publik tidak menggeneralisasi sikap PAN yang berseberangan dengan pemerintah dalam beberapa kebijakan.
"Jika dalam satu atau dua kesempatan kita berbeda pandangan, jangan langsung diartikan sebagai berseberangan dengan pemerintah. Kita adalah mitra yang loyal dan berkomitmen, namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN keluar dari koalisi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai pemerintah Jokowi-JK berpihak kepada pengembang.
PAN, kata dia, sebagai partai yang lahir di era reformasi seharusnya berpihak kepada rakyat.
"Sebaiknya PAN keluar (dari koalisi) titik. Rezim ini yang sudah menjadi pelaksana dari reklamasi, dari Meikarta dan lain-lain. Sudah tidak berpikir untuk bangsa, tapi untuk pengembang," ujar Amien di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/11).
Saat ini, komposisi koalisi pemerintah terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura.
PAN sendiri tercatat dua kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah, yakni dalam pengesahan UU Pemilu dan Perppu Ormas. (wis/gil)
Menurut Irma, PAN tidak pernah mendukung kebijakan pemerintah padahal posisinya sebagai partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Saya kira bagus tuh sarannya. Untuk apa gabung dengan pemerintah jika semua keputusan yang diambil oposisi," ujar Irma dalam pesan singkat, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak apa? Toh, selama ini enggak dukung pemerintah meski di dalam," ujarnya.
"Selaku pendiri partai dan Ketua Dewan Kehormatan, tentu pernyataan pak Amien akan kami kaji dan renungkan secara mendalam. Kami senantiasa hormati pikiran serta pernyataan beliau," ujar Eddy dalam pesan singkat.
Lebih dari itu, ia menegaskan, PAN masih berkomitmen mendukung pemerintah hingga tahun 2019. Ia juga berharap publik tidak menggeneralisasi sikap PAN yang berseberangan dengan pemerintah dalam beberapa kebijakan.
"Jika dalam satu atau dua kesempatan kita berbeda pandangan, jangan langsung diartikan sebagai berseberangan dengan pemerintah. Kita adalah mitra yang loyal dan berkomitmen, namun juga kritis dan obyektif dalam menyampaikan pandangan," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais meminta PAN keluar dari koalisi pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai pemerintah Jokowi-JK berpihak kepada pengembang.
PAN, kata dia, sebagai partai yang lahir di era reformasi seharusnya berpihak kepada rakyat.
"Sebaiknya PAN keluar (dari koalisi) titik. Rezim ini yang sudah menjadi pelaksana dari reklamasi, dari Meikarta dan lain-lain. Sudah tidak berpikir untuk bangsa, tapi untuk pengembang," ujar Amien di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/11).
Saat ini, komposisi koalisi pemerintah terdiri dari PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura.
PAN sendiri tercatat dua kali berseberangan dengan kebijakan pemerintah, yakni dalam pengesahan UU Pemilu dan Perppu Ormas. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK