Agenda rakornas yang diinginkan Tjahjo nanti yakni membahas titik-titik rawan konflik di wilayah yang menjalani pilkada. Dia berharap tahun depan rakornas yang didambakannya itu dapat terealisasi.
"Mudah-mudahan awal tahun depan ada rapat koordinasi nasional," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rakornas nanti, Tjahjo bakal mengundang pimpinan penegak hukum di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota yang menjalani pilkada pada 2018 mendatang.
Misalnya, dari unsur TNI, Panglima TNI akan diundang bersama jajaran di bawahnya seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) serta Komandan Distrik Militer (Dandim).
Mengenai Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Kepala kejaksaan Tinggi, hingga Kepala Kejaksaan Negeri juga mesti ikut dalam rakornas membahas potensi konflik saat pilkada.
Tjahjo yakin kepolisian telah memetakan titik rawan konflik selama pilkada berlangsung nanti. Peta tersebut mesti dibicarakan dengan instansi lain yang berkepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada.
"Antisipasi dini harus dibahas bersama," katanya.
Tak hanya itu, Tjahjo pun menganggap Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan para calon kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota perlu diikutsertakan dalam rakornas tersebut.
Tujuannya sama, yakni demi menjaga agar tidak terjadi konflik di berbagai wilayah. Tjahjo yakin bahwa sinergi antar lembaga yang baik dapat meminimalisir potensi konflik.
"Makanya (sinergi) mulai sekarang harus mulai ditingkatkan" kata Tjahjo (kid)