'Nasib Dedi Mulyadi Bisa Sama dengan Ahok saat Pilkada'

Jakarta, CNN Indonesia -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dikhawatirkan menjadi sosok sasaran kebencian terkait dengan Pilkada Jawa Barat pada 2018.

Direktur Riset Populi Center Usep Akhyar mengatakan Dedi bisa saja seperti Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat Pilkada Jakarta lalu, yang kerap diserang dengan sentimen etnis dan agama.

"(Dedi) Potensial untuk dijadikan objek sentimen SARA," kata Usep kepada CNNIndonesia.com usai menghadiri diskusi politik di D'Hotel, Jakarta, Rabu (8/11).

Usep menjelaskan Jawa Barat merupakan basis kelompok Islam yang relatif besar. Hal itu diindikasikan dengan merebaknya paham Islam garis keras yang merebak di kawasan tersebut.

Lihat juga: Datangi KPK, Dedi Mulyadi Diskusi Tangkal Korupsi

Salah satu contohnya, Usep mengatakan, adalah peraturan daerah yang bernuansa syariah di daerah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran. Dia menilai massa dari Jawa Barat adalah terbesar saat menggelar Aksi 411 atau Aksi 212, yang menolak Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta kembali.

Di sisi lain, Dedi diketahui beberapa kali pernah bersebarangan pandangan dengan sejumlah kelompok Islam, di antaranya soal banyaknya patung di Purwakarta.

Di samping itu, ada pula sebagian masyarakat yang menganggap Dedi menganut aliran kepercayaan Sunda Wiwitan. "Di Jabar, Islam menjadi pertimbangan utama," lanjutnya.

Jika Dedi gagal menjadi calon gubernur, Usep mengatakan, sasaran kebencian bukan tak mungkin dapat beralih ke figur lainnya.

Lihat juga: PDIP Godok 4 Nama untuk Pilgub Jabar

Dukungan Hanura

Diketahui, Dedi yang merupakan Ketua DPD Golkar Jawa Barat justru tak dicalonkan untuk maju menjadi gubernur Jawa Barat oleh partainya sendiri. Golkar justru mengusung Ridwan Kamil, yang saat ini menjabat sebagai walikota Bandung.

Dia mengklaim telah mendapatkan dukungan dari Partai Hanura untuk maju dalam Pilkada 2018.

Berdasarkan perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Jabar, jumlah kursi tertinggi di DPRD Jabar diraih PDIP sebanyak 20 kursi. Kemudian Golkar sebanyak 17 kursi, PKS 12 kursi, Demokrat 12 kursi dan Gerindra 11 kursi. Partai lainnya yakni PPP memiliki 9 kursi, PKB 7 kursi, NasDem 5 kursi, PAN 4 kursi dan Hanura 3 kursi.

Sebelumnya, Komnas HAM menemukan Jawa Barat memproduksi sedikitnya 46 kebijakan yang diduga diskriminatif serta melanggar hak atas kebebasan beragama dan berekspresi (KBB) terkait dengan maraknya kekerasan yang marak terjadi. Dalam temuan itu, pemerintah kabupaten/kota dinilai lebih produktif dalam menghasilkan kebijakan tersebut.

(asa)