Kolom Agama KTP, Antara Kebutuhan dan Pengkotak-kotakan

Lalu Rahadian, CNN Indonesia | Selasa, 14/11/2017 07:47 WIB
Kolom Agama KTP, Antara Kebutuhan dan Pengkotak-kotakan Pencantuman kolom agama di KTP dinilai tak sesuai standar internasional justru malah mengkotak-kotakan warga. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kemajuan teknologi informasi, dan upaya pemerintah menerapkan sistem satu identitas, semakin menguatkan argumen tidak diperlukannya kolom agama pada e-KTP.

Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, tak ada alasan kuat di balik tetap dipertahankannya kolom agama pada e-KTP. Menurutnya, dalam standar internasional tak ada pencatuman keterangan agama di kartu identitas warga.

“Kalau mau berpikir terbuka dan sesuai standar baku internasional, tidak dibutuhkan sebetulnya kolom agama, justru kalau diterapkan akan terjadi pengkotak-kotakan,” kata Bonar kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11) malam.


Jika ditelisik lebih jauh, keberadaan kolom agama di KTP mulai diberlakukan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sebelum itu, tak ada pencantuman keterangan agama di kartu identitas penduduk Indonesia.

Penerapan kolom agama di KTP saat itu bersamaan dengan diakuinya lima agama oleh Pemerintah; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Belakangan Konghucu juga diakui sebagai salah satu agama.

Keberadaan keterangan agama di KTP dinilai untuk mempermudah pengurusan jenazah seseorang dalam kasus yang bersangkutan meninggal tanpa didampingi keluarga atau teman yang mengenalinya. Kolom agama juga dianggap berguna untuk mengetahui keyakinan para calon pengantin untuk kepentingan pernikahan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, keterangan agama mempermudah pelayanan menikah warga di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Dukcapil.

"Bila tidak ada kolom agama, orang bisa saja menikah semaunya. Bila dia menikah di KUA kemudian ternyata agamnya Kristen, dia batal demi hukum karena pejabat yang menikahkan bukan yang berwenang," ujar Zudan beberapa waktu lalu.

Pernyataan Zudan ini dibantah Bonar. Menurutnya, pendataan ihwal agama seseorang sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus memajang keterangan tersebut di kartu identitas.

"Kalau nanti data kependudukan sudah terekam dengan baik, dan semua didigitalisasi, asal tahu NIK bisa masuk lewat aplikasi dan cek identitas seseorang," ujarnya.
Kolom Agama KTP, Antara Kebutuhan dan Pengkotak-kotakanWarga penghayat kepercayaan bersaksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
Pendapat Bonar sebenarnya sudah mendapat pembenaran tidak langsung dari Zudan. Menurutnya, identitas warga Indonesia ke depannya bisa diketahui tanpa harus melihat e-KTP masing-masing orang. Informasi kependudukan idealnya bisa dilihat hanya mengandalkan NIK atau sidik jari orang terkait.

Namun masalahnya, belum semua institusi memiliki akses ke database kependudukan. “KUA belum punya, kelurahan belum. Kita punya 74 ribu desa dan 10 ribu kelurahan itu belum mengakses (database kependudukan) sehingga sulit," katanya.

Pembicaraan mengenai urgensi kolom agama di KTP mencuat pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan agar ada perubahan aturan penulisan di kolom keyakinan.

Oleh MK, pemerintah diperintahkan memberi izin penghayat kepercayaan menulis keyakinannya di kolom agama e-KTP.

Pemerintah mengklaim akan menerapkan model baru kolom agama di e-KTP dalam waktu maksimal akhir 2017. Jika Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan (SIAK), e-KTP, dan Kartu Keluarga (KK) sudah diperbarui, penghayat kepercayaan tak perlu lagi berpura-pura menganut agama tertentu di e-KTP-nya.

Penghayat kemungkinan bisa menulis isi kolom agama di e-KTP dengan tulisan 'penghayat kepercayaan' atau 'Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa'. Format akhir penulisan kolom agama bagi mereka akan diputuskan Pemerintah. (sur)


BACA JUGA