Setnov Belum Dipastikan Pimpin Paripurna DPR

Joko Panji Sasongko , CNN Indonesia | Rabu, 15/11/2017 10:33 WIB
Setnov Belum Dipastikan Pimpin Paripurna DPR Setya Novanto belum dipastikan hadir dalam paripurna pembukaan masa sidang DPR. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat akan menggelar sidang paripurna pembukaan masa sidang II tahun 2017/2018 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11). Ketua DPR Setya Novanto belum dipastikan akan hadir dalam sidang tersebut.

Kepala Biro Pemberitaan DPR Hani Tapahari mengatkan Setnov belum memberi konfirmasi perihal kehadirannya selaku pimpinan DPR.

"Kami sudah menanyakan beliau. Namun kami belum dapat informasi kehadiran beliau," ujar Hani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/11).

Hani mengatakan, Setnov dijadwalkan akan memberi pidato pembukaan masa sidang paripurna kali ini. Tugas itu rutin dilakukan setiap masa sidang paripurna digelar.
Meski Setnov belum terkonfirmasi hadir, Hani menyebut, sidang paripurna kali ini akan dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Keduanya, kata dia, juga dapat memberi pidato pembukaan jika Setnov benar-benar absen dari sidang paripurna kali ini.

"Tinggal bagaimana kesepakatan di antara pimpinan. Bisa dibacakan dan dianggap sudah dibaca," ujarnya.

Untuk diketahui, sidang paripurna kali ini berbarengan dengan jadwal pemeriksaan perdana Setnov sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Setnov yang juga Ketua Umum Golkar menolak hadir dengan alasan sedang mengajukan uji materi UU KPK di MK. Ia mengaku akan hadir jika MK telah mengelurkan putusan atas uji materi tersebut.

Selain uji materi, Setnov meminta KPK meminta izin tertulis dari Presiden Joko Widodo sebelum memeriksanya. Hal itu diklaim sesuai dengan ketentuan UU MD3.

Setnov ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya oleh KPK berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 31 Oktober 2017. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga negara disinyalir dirugikan hingga Rp2,3 triliun. (sur)