Gaji Pasukan Oranye Bakal Lebih Tinggi dari Upah Buruh

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan bahwa Pemprov DKI tidak akan mengurangi jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada tahun 2018. Dengan demikian, kontrak kerja mereka akan dilanjutkan.

Bahkan, petugas yang biasa disebut pasukan oranye itu akan dinaikkan upahnya.

"Bahkan dari sisi pengupahan akan mengalami peningkatan. Tahun 2018 ini mereka akan meningkat menjadi Rp3,87 juta perbulan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (15/11).

Kenaikan itu melebihi upah buruh tahun 2018 yang baru ditetapkan Pemprov DKi sebesar Rp 3,6 juta.

Lihat juga: Buruh Rela Gaji Dipotong Ikut Demo Daripada UMP Turun

Anies melanjutkan, alokasi anggaran Pemprov DKI untuk penanganan banjir dan pengelolaan air, ia pastikan aman. Termasuk untuk pengadaan tanah saluran waduk.

Rinciannya, kata Anies, anggaran untuk pembenahan saluran waduk sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian pengadaan alat berat untuk kebersihan air dipastikan ada Rp282 miliar. Lalu, pembebasan sarana prasarana sungai sebesar Rp227 miliar. Semua tercantum dalam RAPBD 2018.

"Jadi kami ada alokasi Rp1,98 triliun yang untuk pengelolaan air di Jakarta. Harapannya usaha kita untuk mengelola air di Jakarta akan lebih baik sehingga terhindar dari segala macam potensi banjir," kata Anies.

Lihat juga: Serikat Buruh Nobatkan Anies-Sandi Jadi 'Bapak Upah Murah'

Gagasan perekrutan PPSU pertama kali dicetuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang karib disapa Ahok saat itu terganggu melihat banyaknya sampah, saluran air tersumbat, dan jalanan rusak di Jakarta, padahal sudah ada puluhan ribu petugas kebersihan di lapangan.

Pada Mei 2015, Ahok menerbitkan Peraturan Gubernur No 169 Tahun 2015 tentang penanganan prasarana dan sarana umum tingkat kelurahan, dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pergub itulah yang kemudian menjadi landasan dalam perekrutan PPSU di tingkat kelurahan. Tugas mereka antara lain menangani prasarana dan sarana jalan, memperbaiki jalan berlubang dan trotoar. Serta memperbaiki saluran air yang tersumbat dan melaporkan bila ada pembangunan infrastruktur yang mengganggu saluran air.

Lihat juga: Buruh Merasa Jadi Komoditas Politik dan Korban Anies-Sandi

(gil)