Khofifah Harus Mundur sebelum Resmi Maju Pilgub Jatim
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 22 Nov 2017 00:42 WIB
Bogor, CNN Indonesia -- Juru Bicara Presiden Johan Budi menegaskan, seorang menteri harus melepaskan jabatannya jika ingin maju bertarung dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Hal itu disampaikan menyikapi kabar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa resmi diusung Partai Demokrat menjadi calon Gubernur Jawa Timur 2018-2023. Kabarnya, Khofifah didampingi Emil Dardak.
"Kalau dia sudah resmi mencalonkan diri, ya, tidak bisa merangkap jadi menteri," kata Johan di Kompleks Istana Bogor, Selasa (21/11).
Johan kembali mengatakan, pencalonan seorang menteri di ajang pemilihan umum kerap disampaikan menteri yang bersangkutan secara lisan kepada Jokowi.
Untuk kasus Khofifah, sambung Johan, hingga kini belum memberikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.
Johan tidak mau berandai-andai soal sosok yang akan menggantikan Khofifah seandainya yang bersangkutan mengundurkan diri. Penggantian ditegaskan sebagai kewenangan Presiden Jokowi.
"Itu dua tahap yang belum terjadi. Surat pengunduran diri saja belum ada," kata mantan Juru Bicara KPK ini.
Sebelumnya, Khofifah telah menegaskan akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Sejumlah partai dikabarkan berencana mendukungan Khofifah, di antaranya Golkar, NasDem, Demokrat, dan PPP.
Sementara itu, Emil Dardak yang kini menjabat Bupati Trenggalek juga dikabarkan berhasrat maju sebagai Wagub. Ia dikenal sebagai sosok muda penuh potensi.
Pada Selasa (21/11) CNNIndonesia.com menerima foto Khofifah-Emil sedang memegang map berlambang Demokrat yang diduga berisi surat rekomendasi dukungan.
Di foto tersebut Khofifah-Emil bersanding bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Demorkat Jatim, Soekarwo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dukungan kepada Khofifah dan Emil dilakukan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.
Sekretaris DPD Demokrat Jatim Renville Antonio mengatakan, sejauh ini belum dapat mengklarifikasi dukungan tersebut. Namun, ia membenarkan DPP dan DPD Demorkat Jatim berencana memasangkan Khofifah dengan Emil.
Dukungan kepada kedua sosok itu, diklaim Renville merupakan aspirasi seluruh kader Demokrat.
"Tapi memang kalau itu benar disahkan berarti sesuai aspirasi. DPD Jatim memang usulannya itu," ujar Renville saat dihubungi. (wis)
Hal itu disampaikan menyikapi kabar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa resmi diusung Partai Demokrat menjadi calon Gubernur Jawa Timur 2018-2023. Kabarnya, Khofifah didampingi Emil Dardak.
"Kalau dia sudah resmi mencalonkan diri, ya, tidak bisa merangkap jadi menteri," kata Johan di Kompleks Istana Bogor, Selasa (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk kasus Khofifah, sambung Johan, hingga kini belum memberikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.
"Itu dua tahap yang belum terjadi. Surat pengunduran diri saja belum ada," kata mantan Juru Bicara KPK ini.
Sebelumnya, Khofifah telah menegaskan akan maju dalam Pilgub Jatim 2018. Sejumlah partai dikabarkan berencana mendukungan Khofifah, di antaranya Golkar, NasDem, Demokrat, dan PPP.
Sementara itu, Emil Dardak yang kini menjabat Bupati Trenggalek juga dikabarkan berhasrat maju sebagai Wagub. Ia dikenal sebagai sosok muda penuh potensi.
Pada Selasa (21/11) CNNIndonesia.com menerima foto Khofifah-Emil sedang memegang map berlambang Demokrat yang diduga berisi surat rekomendasi dukungan.
Di foto tersebut Khofifah-Emil bersanding bersama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua DPD Demorkat Jatim, Soekarwo.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dukungan kepada Khofifah dan Emil dilakukan di kediaman SBY di Cikeas, Bogor.
Sekretaris DPD Demokrat Jatim Renville Antonio mengatakan, sejauh ini belum dapat mengklarifikasi dukungan tersebut. Namun, ia membenarkan DPP dan DPD Demorkat Jatim berencana memasangkan Khofifah dengan Emil.
Dukungan kepada kedua sosok itu, diklaim Renville merupakan aspirasi seluruh kader Demokrat.
"Tapi memang kalau itu benar disahkan berarti sesuai aspirasi. DPD Jatim memang usulannya itu," ujar Renville saat dihubungi. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK