Panglima TNI Sebut Kelompok Bersenjata Minta Referendum Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok kriminal separatisme bersenjata (KKSB) yang beroperasi di Tembagapura, Papua bertujuan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka juga menginginkan agar PT. Freeport segera ditutup dan mengganti pemerintah daerah Papua dengan perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Gatot membeberkan hal tersebut saat memberi sambutan di acara malam keakraban Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu (22/11).

"Pemerintah Indonesia (red: didesak KKSB) harus menyetujui pelaksanaan pemilihan bebas menentukan nasib sendiri rakyat Papua dan meminta Pemda Papua dan Papua Barat ditutup dan diganti dengan pemerintah perwalian PBB," kata Gatot.

Lihat juga: Panglima: TNI - Polri Operasi Senyap Bebaskan Sandera KKB

Gatot mengatakan, KKSB juga menginginkan pemerintah Indonesia menarik seluruh personel TNI dari Papua secepatnya dan diganti dengan pasukan keamanan dari PBB.

"Inilah kemudian yang mendorong TNI untuk melakukan langkah-langkah membebaskan sandera," kata Gatot.

Gatot mengapresiasi semua pihak yang selama ini menghadapi KKSB khususnya Polri yang telah melakukan negosiasi melalui berbagai cara.

Dia tahu bahwa negosiasi telah ditempuh dengan memakan waktu yang sangat panjang.

Kata Gatot, Kapolda Papua telah melibatkan tokoh-tokoh agama dan adat, untuk melakukan negosiasi.

"Namun apa yang dituntut oleh gerakan kelompok kriminal separatis bersenjata tersebut, mereka meminta yang tidak masuk akal," ujar Gatot.

Atas pertimbangan itu, Gatot menilai negosiasi dengan KKSB sudah tidak lagi dibutuhkan.

Lihat juga: Pemerintah Dinilai Perlu Kaji Ulang Pelibatan TNI di Papua

(ugo)