Setara Institute: Panglima TNI Gemar Jadi Selebriti Politik

Bimo Wiwoho , CNN Indonesia | Jumat, 24/11/2017 06:56 WIB
Setara Institute: Panglima TNI Gemar Jadi Selebriti Politik Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dinilai gemar jadi selebriti politik. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direkur Eksekutif Setara Institute, Hendardi mengatakan Jenderal Gatot Nurmantyo senang menjadi selebriti politik selama menjabat sebagai Panglima TNI.

Pernyataan tersebut dituturkan Hendardi dalam diskusi bertajuk Pergantian Panglima dan Akselerasi Reformasi TNI di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Kamis (23/11).

"Panglima TNI Gatot Nurmantyo sendiri lebih senang menjadi selebriti politik di panggung politik agama yang telah menguat di Indonesia," ucap Hendardi.

Hendardi lalu mengkritik manuver Gatot lain yang cenderung masuk ke ranah sipil.

Selama Gatot menjabat sebagai Panglima, kata Hendardi, TNI sedikitnya membuat 37 nota kesepakatan (memorandum of understanding/MoU) dengan kementerian dan lembaga pemerintahan. Itu semua, lanjutnya, telah ditandatangani oleh TNI.


Kata Hendardi, tidak setiap nota kesepakatan yang dibuat langsung diterapkan secara efektif. Akan tetapi, Hendardi tetap menganggap hal itu kurang etis mengingat TNI tidak boleh masuk ke dalam ranah sipil.

"Secara instrumen ini telah menjadi pintu masuk TNI ke dalam kehidupan sosial politik sipil," kata Hendardi.

Hendardi juga menyoroti sikap Gatot yang terkesan gemar membuat kegaduhah dengan mencari musuh. Gatot, lanjut Hendardi, kerap melancarkan konfrontasi dengan institusi lain misalnya Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Polri.

"Ini semakin mempertegas bahwa Panglima TNI tidak memahami agenda-agenda reformasi TNI," kata Hendardi.

Dia kemudian mengkritisi penindakan hukum terhadap prajurit TNI.

Sejak dulu, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum diadili dalam sistem peradilan militer. Padahal, kata Hendardi, ketika prajurit melakukan tindak pidana umum maka yang bersangkutan harus diadili melalui sistem peradilan sipil.

Hendardi menyayangkan fenomena tersebut masih terjadi di masa kepemimpinan Gatot.

"Terlebih proses peradilan dilakukan tertutup sehingga masyarakat tidak mengetahui," ujarnya.

Di tempat yang sama, pengamat politik dan militer dari Universitas Padjadjaran, Muradi mengutarakan pendapat yang tidak jauh berbeda.

Dia menyimpulkan bahwa Gatot memang cenderung politis dalam bersikap, khususnya kala melontarkan pernyataan selama menjadi pucuk pimpinan TNI.

"Lebih dari 300 statement beliau, hampir 290 di antaranya berkaitan dengan politik praktis," kata Muradi.

"Jadi perbandingannya 1 banding 9. 9 ini ngomong soal politik praktis," lanjutnya.

Muradi tak membeberkan keseluruhan statemen Gatot yang dia sebutkan tadi, namun menyayangkan hal tersebut.

Menurutnya, alangkah baiknya jika Gatot lebih banyak menyoroti isu pertahanan yang tidak kalah banyak dibanding isu politik.

Muradi juga mengkritisi Gatot dalam hal memberikan doktrin kepada prajurit TNI. Dia menyebut doktrin yang diberikan kepada prajurit mestinya selaras dengan arah politik pemerintah. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi secara maksimal.

"Ada ketidaksinkronan antara doktrin TNI dengan isu politik pemerintah," kata Muradi. (wis/wis)