Idrus Klaim Pertemuan DPD Besok Bukan untuk Redam Munaslub

Abi Sarwanto , CNN Indonesia | Jumat, 24/11/2017 20:26 WIB
Idrus Klaim Pertemuan DPD Besok Bukan untuk Redam Munaslub Dalam pertemuan dengan DPD tingkat provinsi akan diberi penjelasan hasil rapat pleno DPP Golkar terkait status Setya Novanto. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham mengklaim, pertemuan dengan pengurus DPD tingkat provinsi yang digelar besok malam, bukan untuk meredam suara desakan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

"Sama sekali bukan meredam, karena mereka sama sekali tidak perlu diredam. Kami punya keyakinan mereka akan konsisten pada aturan partai," kata Idrus di Bakrie Tower, Jakarta, Jumat (24/11).

Dalam pertemuan besok, Idrus mengatakan, DPD tingkat provinsi akan diberi penjelasan hasil rapat pleno DPP Golkar terkait status Setya Novanto.

Menurut Idrus, selama ini tidak ada desakan dari DPD untuk menyelenggarakan munaslub. Idrus yakin pengurus DPD bakal memahami keputusan yang telah diambil DPP.

"Kami punya keyakinan begitu, yang selama ini saya sebagai sekjen dan sekarang ketum saya memahami itu dan juga memahami suasana kebatinan teman-teman DPD provinsi," katanya.


Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pihaknya belum mendengar desakan dari DPD tingkat provinsi untuk meminta digelarnya munaslub.

"Saya belum dapat suratnya, kan yang baru bilang itu Anda. Kita belum ada mereka sampaikan ke saya," kata Aburizal alias Ical.

Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang sepakat meminta penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Permintaan itu akan disampaikan ke DPP.

DPP Golkar pun akan melakukan rapat dengan seluruh Ketua DPD Tingkat I Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/11). Pertemuan dilakukan dalam rangka proses konsolidasi hasil rapat pleno.

Pertemuan dengan seluruh DPD Partai Golkar tingkat provinsi itu disebut untuk membuktikan Golkar dalam kondisi solid meski sedang diterpa masalah besar. Salah satunya karena Setya Novanto menjadi tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP.

(djm/djm)