GMPG: Setnov Anggap Golkar dan DPR Sebagai Milik Pribadi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengaku heran Setya Novanto meminta tak dicopot dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan Setnov itu dikirimkan lewat dua surat yang dikirimkan dari balik jeruji.

Doli menyebut Setnov menganggap Golkar dan DPR sebagai milik pribadi dan tak memperhatikan desakan kader di akar rumput yang memintanya mundur.

"Surat itu menunjukan Novanto menganggap Golkar dan DPR ini sebagai milik pribadi," ujar Doli dalam sebuah diskusi bertajuk 'Beringin Diterpa Angin' di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).

"Jadi seolah-seolah gini, kalau kita tonton film box office, kalau komisaris sakit dia kirim surat aja untuk dibacakan di depan komisaris," kata dia.

Lihat juga: Dedi Mulyadi Minta DPP Golkar Respons Desakan Munaslub

Doli menyatakan, dalam dua tahun terakhir dinamika dan rapat-rapat internal di partai berlambang beringin seperti halnya rapat di sebuah perusahaan, beda dari era Akbar Tanjung yang rapatnya dinamis dan demokratis.

"Kalau dari prosedur ya memang mungkin dalam dua tahun terakhir ini rapat dinamis, biasanya itu kaya rapat perusahaan. Kaya seminar, baru disimpulkan," tuturnya.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Gun Gun Heryanto menilai dua pucuk surat Setnov yang ditujukan kepada DPP Golkar dan Pimpinan DPR memperlihatkan posisi mantan Ketua Fraksi Golkar itu masih kuat.

"Maka (lewat) pesan komunikasi politik itu, menurut saya posisi SN masih cukup kuat dalam konteks mempengaruhi putusan pleno," kata dia.

Lihat juga: Kader Golkar Laporkan Doli Kurnia Atas Pencemaran Nama Baik

Gun Gun juga menyoroti keputusan Rapat Pleno DPP Golkar yang tak bersikap tegas mengganti posisi Setnov sebagai kursi Ketua DPR dengan kader lain.

Dia berpendapat, partai berlambang beringin itu sebaiknya tidak mempertahankan seseorang yang sudah berstatus tersangka demi menjaga kepentingan publik dan komitmen kebangsaan. Setnov sendiri diduga terlibat dalam korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Partai Golkar menunjukkan semacam komitmen kebangsaan ya, bahwa tidak kemudian mempertahankan orang yang sekarang sedang dalam status tersangka itu di posisi puncak tertinggi DPR begitu," tuturnya.

Lihat juga: Setnov Biarkan Golkar Jadi Zombie

(vws)