Setnov Tersangka, Elektabilitas Golkar Disalip Gerindra

Jakarta, CNN Indonesia -- Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto berdampak buruk pada prestasi partainya. Partai berlambang pohon beringin itu kini disalip Partai Gerindra dalam hal elektabilitas.

Hal itu didasarkan hasil Survei Nasional Poltracking Indonesia bertajuk "Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK, Meneropong Peta Elektoral 2019." Survei tersebut dilaksanakan pada 8-15 November 2017.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, pilihan partai politik saat ini masih didominasi PDIP sebesar 23,4 persen. Pada posisi kedua, ada Partai Gerindra 13,6 persen. Sementara, Partai Golkar ada di posisi ketiga dengan 10,9 persen.

Lihat juga: Setnov Disebut Rusak Citra Golkar di Mata Millenial

Hal ini berbeda dengan konstelasi hasil Pemilu 2014, di mana PDIP meraih 18,95 persen suara, Partai Golkar 14,75 persen suara, dan Partai Gerindra 11,81 persen suara.

Menurut Hanta, disalipnya Golkar oleh Gerindra ini ini tak lepas dari kasus dugaan korupsi e-KTP yang tengah menjerat Setnov.

"Kalau ada kader Golkar tersangkut kasus mungkin publik pemaklumannya tinggi. Tapi ini kan simbol, Ketua Umum, jadi memberi dampak secara elektoral. Maka kasus ini jadi beban elektoral bagi Golkar, mengganggu citra (Golkar di mata) publik," kata Hanta, di Jakarta, Minggu (26/11).

Namun, Hanta menduga, faktor kasus Setnov bukan menjadi satu-satunya penyebab elektabilitas Golkar kalah oleh Gerindra. Ada faktor lain yang membuat itu terjadi.

Pertama, kecenderungan menguatnya dampak sosok Prabowo Subianto terhadap Partai Gerindra. Kedua, kedekatan Golkar dengan sosok Jokowi belum bisa dimanfaatkan ke dalam bentuk dukungan kepada partai.

Padahal dalam pertanyaan survei soal partai politik yang dianggap paling dekat dengan Jokowi, PDIP menempati posisi pertama dengan angka 62,1 persen. Golkar berada di urutan selanjutnya dengan angka 3,8 persen. Namun, untuk parpol di luar PDIP, Golkar dianggap paling dekat dengan sosok Jokowi (15,6 persen), dan Partai Nasdem (14,4 persen).

"Dukungan Golkar terhadap Jokowi belum memberi insentif elektoral," jelas Hanta.

Lihat juga: Dedi Mulyadi Minta DPP Golkar Respons Desakan Munaslub

Meski begitu, ia menilai semua parpol masih mungkin meraih suara yang lebih besar lantaran masih ada 28,8 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Di tempat yang sama, Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengakui turunnya raihan elektabilitas itu sudah menjadi prediksi pihaknya. Sebab, memang ada kasus hukum Setnov yang berdampak signifikan. Namun, Nurdin mewanti-wanti semua pihak Golkar bisa bangkit lebih tinggi usai konsolidasi nanti.

"Jangan lupa, waktu masih 1,5 tahun (sebelum Pileg 2019). Insya Allah Golkar setelah konsolidasi itu akan kembali menduduki posisi nomor 2," yakinnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai, survei tersebut menggambarkan ada korelasi kuat antara sosok yang dicalonkan sebagai capres dengan parpolnya. Misalnya, PDIP dengan Jokowi dan Gerindra dengan Prabowo.

Lihat juga: Setnov Terjerat Hukum, Akbar Ingin Golkar Pilih Ketum Baru

"Di sisi lain, ini mendorong pimpinan-pemimpin parpol untuk jadi Capres. Sehingga, partai-partai bisa terdorong elektabikitasnya. Tapi, kalau mencangkok calon lain, maka kemudian yang rugi partai itu sendiri," ujar dia.

Survei tersebut dilakukan terhadap 2.400 responden di 34 provinsi. Survei dilakukan menggunakan metode stratified multistage and sampling dengan margin of eror sekitar 2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (arh/osc)