"Dalam satu atau dua hari ini, supaya berkoordinasi agar Setnov legowo, berbesar hati, dan lebih mengedepankan kepentingan umum. Saya yakin Setnov adalah seorang negarawan yang sangat bijaksana menyikapi semua kondisi," ujar Nurdin, di Jakarta, Minggu (26/11) seperti dilansir dari Antara.
Menurut Nurdin, pengunduran diri Setnov akan mempermudah partai dalam menentukan pemimpin baru partai. Selain itu, pengunduran diri Novanto juga memungkinkan pergantian jabatan Ketua DPR yang juga dijabat Novanto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan, Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019 jika Munaslub Partai Golkar tidak segera dilaksanakan. Sebab, penandatanganan pencalonan kepala daerah dan calon legislatif harus dilakukan oleh Ketua Umum definitif.
Sementara itu, rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Setya.
"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP (Partai Golkar) harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan Ketua Umum baru," tutup Mekeng.