Rekening Diblokir, Setnov Dapat Bantuan Dana dari Pengusaha

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diketahui memblokir rekening Ketua DPR Setya Novanto sejak 2016 lalu. Selama rekening diblokir, Setnov selalu mendapat bantuan keuangan dari kerabatnya, baik di Partai Golkar maupun sesama pengusaha.

"Semua rekeningnya di blokir, beliau dapat bantuan dari teman-teman (di Golkar dan pengusaha) dan keluarga," kata Fredrich Unadi, kuasa hukum Setnov saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Selasa (28/11).

Selain rekening Setnov, penyidik lembaga antirasuah turut memblokir rekening milik istri keduanya, Deisti Astriani Tagor serta kedua anaknya Rheza Herwindo dan Dwina Michaella. Pemblokiran dilakukan sejak 2016 lalu, saat Setnov belum berstatus tersangka.

Lihat juga: KPK Bawa Setnov ke RSCM untuk Kontrol Kesehatan

Fredrich mengklaim, tindakan pemblokiran yang dilakukan penyidik KPK bertabrakan dengan hukum. Namun, Fredrich menyebut kliennya hanya pasrah dengan pemblokiran itu lantaran KPK memiliki kuasa yang besar.

"Ya jelas salah, bertabrakan dengan hukum, tapi kan KPK punya kuasa besar yang tidak ada yang bisa mengawasinya, pasrah saja," tuturnya.

Menurut Fredrich, kliennya tidak melakukan gugatan atas pemblokiran ini karena merasa akan sia-sia. Dia menyebut, KPK tak akan membuka pemblokiran rekening Setnov sampai pengusutan proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun itu selesai.

Lihat juga: KPK versus Setnov Episode 2: Adu Taktik Jelang Praperadilan

"Enggak pernah. Karena dia tahu akan sia-sia, buang waktu, buat apa?" kata dia.

Pemblokiran rekening Setnov dan keluarganya itu dilakukan penyidik KPK terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemblokiran maupun kegiatan penggeledahan merupakan kewenangan penyidik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lihat juga: Kuasa Hukum: KPK Blokir Rekening Setnov, Istri, dan 2 Anaknya

Setnov merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP. Dia kembali ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK untuk kedua kalinya berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 31 Oktober 2017. (osc/gil)