Dana Hibah Rp1,5 Miliar untuk DPD DKI Dicoret dari RAPBD 2018

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov dan DPRD DKI Jakarta sepakat menghapus dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta yang dialokasikan mencapai Rp1,5 miliar dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2018.

Perdebatan dalam pembahasan dana hibah untuk DPD DKI berlangsung alot saat rapat finalisasi RAPBD DKI 2018 di tingkat badan anggaran (banggar) pada Selasa (28/11).

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI, Darwis M. Aji tidak bisa tegas menyatakan argumennya untuk mempertahankan dana hibah DPD tersebut.

"Untuk apa dicantumkan Rp1,5 milyar? Dia kan punya anggaran sendiri," tanya anggota DPRD DKI William Yani ke Darwis.

"Kalau ditanya itu sama saya, mungkin kembali lagi. 11-12, Pak. Terima kasih," jawab Darwis.

"Apa itu 11-12, Pak? Kalau tidak jelas, hapus saja. Coret," kata anggota DPRD lainnya, Bestari Barus.

Lihat juga: PGRI Diguyur Rp367 Miliar, Guru Swasta Dapat Jatah Rp500 Ribu

Darwis pun langsung mengiyakan tanpa perlawanan. "Silakan. Bapak punya hak."

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi menjelaskan bahwa dana hibah diajukan oleh empat senator DPD DKI Jakarta yaitu Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia.

Michael menjabarkan beberapa kegiatan DPD yang memerlukan dana hibah. Pertama, empat kali diskusi interaktif antimiras dan narkoba di kalangan remaja beranggaran Rp389 juta.

Kedua, anggaran pertunjukan kesenian dan kebudayaan Rp232 juta. Ketiga, diskusi publik bertajuk "Menuju Jakarta Baru" dengan empat kali pertemuan beranggaran Rp662 juta.

Lihat juga: Usul Dana Hibah Musala Djarot 'Diserap' Anies di RAPBD 2018

Keempat, empat kali pelatihan perkembangan diri pada remaja dan peran orangtua dengan beranggaran Rp473 juta.

Kelima, sembilan kali pertemuan dengan warga sebesar Rp641 juta. Lalu, membuat laporan kegiatan, sebesar Rp30 juta, biaya konsumsi publik Rp50 juta.

"Totalnya adalah Rp2,5 milyar dan sudah dirasionalisasikan Kesbangpol menjadi Rp1,5 milyar," kata Michael.

Meski begitu, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik menolak dana hibah tersebut karena ada kesalahan dalam pengajuan dana hibah.

Lihat juga: Permudah Bantuan PAUD, Anies Gunakan Jaringan Kemendikbud

Michael mengatakan, pihak yang berhak mengajukan anggaran adalah Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari DPD DKI. Mereka adalah sekretaris jenderal DPD RI.

Namun, pihak yang mengajukan dana hibah untuk RAPBD 2018 kali ini justru senator DPD DKI.

"Kalau begitu salah nih berarti pengajuannya ya, Pak?" kata Taufik.

"Iya Pak," kata Michael.

"Kalau salah ya sudah di-drop saja Pak," ujar Taufik memutuskan.

Rapat yang berlangsung selama lebih dari tujuh jam ini menghasilkan keputusan RAPBD 2018 sebesar Rp77,1 triliun. Pada Kamis (30/11) mendatang, akan digelar rapat paripurna antara eksekutif dan legislatif guna pengesahan APBD DKI 2018. (gil)