APBD DKI 2018 Rp77,117 Triliun, Anies Tanggapi Interupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2018 disahkan sebesar Rp77,117 Triliun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi interupsi dari sejumlah fraksi selama paripurna pengesahan APBD.

"Kami bersyukur karena memang inilah yang namanya kolaborasi. Semua warga diajak terlibat, semua melihat, semua memperhatikan," kata Anies usai paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (30/11).

Interupsi dari dewan, menurut Anies, merupakan suatu pembelajaran. Mantan Menteri Pendidikan itu menilai interupsi selama sidang paripurna adalah dinamika wakil rakyat yang selalu normal.

"Tugas kita adalah terus-menerus melakukan perbaikan dan kita dalam perjalanan satu bulan ini, justru sudah melihat, makin banyak melihat hal-hal mana yang harus kita perbaiki," kata Anies.

Lihat juga: Lima Pos Anggaran Kontroversial Dicoret dari APBD DKI 2018

Ia mengatakan, jajaran Pemprov DKI Jakarta akan mengkaji beberapa peraturan gubernur (pergub) agar anggaran yang digunakan memenuhi prinsip keadilan.

"Termasuk mekanisme-mekanisme yang selama ini ada itu, banyak sekali pergub-pergub yang mengatur dan kita akan review semuanya," kata Anies.

Penuh Interupsi

Rapat paripurna hari ini dihadiri Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi beserta para wakilnya yakni M. Taufik, Triwisaksana, Ferrial Sofyan, hingga Abraham Lunggana alias Haji Lulung, dan sejumlah anggota DPRD.

Sementara pihak eksekutif yang hadir yaitu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, serta beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya.

Lihat juga: DPRD DKI Potong Anggaran Kunker, Coret Dana Kolam Air Mancur

Perwakilan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dari Komisi B Syarifuddin menyampaikan saran dan masukan sebagai rekomendasi di bidang pemerintahan, ekonomi, dan lain-lain kepada Pemprov DKI Jakarta. Ketua fraksi Demokrat-PAN, Taufiqurrahman menginterupsi dan menyatakan kecewa.

"Kami menyatakan kekecewaan dan hingga detik ini tidak mendapat penjelasan dari gubernur dan wakil gubernur. Izinkan kami menyampaikan sikap fraksi pada seluruh rakyat Jakarta," kata Taufiqqurahman.

Dia menyoroti penambahan belanja daerah dari optimalisasi pajak daerah. Fraksi Demokrat-PAN menganggap tidak wajar terkait proyeksi target penerimaan pajak daerah yang direncanakan mencapai Rp38,12 triliun.

"Tidak wajar dan terlampau optimis. Selain itu penetapan target penerimaan pajak yang sedemikian besar ditetapkan dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu," kata Taufiqurrahman.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana mengikuti Paripurna Istimewa DPRD DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Anggota Komisi A Ramly Muhammad juga protes saat paripurna. "Sudah lima kali dalam paripurna saya selalu sampaikan. Tapi lima kali pun enggak pernah didengar," katanya.

Ramly menyampaikan keluhan warga Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara, RW 10 yang terdiri dari 20 RT, 1.206 kepala keluarga, dan 5.072 orang tinggal di bawah rumah susun lima blok.

"Atap sekarang hancur. Hujan seperti ini banjir semua. Mereka warga Jakarta," kata Ramly.

Dia juga meminta penghapusan riba di atas riba, sehingga warga yang tidak mampu dapat membayar tunggakan rusun.

Perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahmad Yani juga turut bersuara. Ia menyampaikan keluhan warga Mampang Prapatan, khususnya di Pasar Minggu dan Pejaten tentang ketiadaan jembatan penyebrangan orang. Menurutnya, Pemprov DKI sudah berjanji sejak dua tahun lalu.

"Padahal jumlah korban masyarakat yang tertabrak sudah sampai 17 orang meninggal dunia," kata Yani.

Lihat juga: Tim Gubernur Anies Menuai Kritik, DPRD DKI Minta Evaluasi

William Yani dari fraksi PDI Perjuangan mempermasalahkan kriteria penggajian tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang menurutnya masih ganjil.

"Kami berharap penggunaan dana tidak dihabiskan karena kita enggak pernah dijelaskan kenapa TGUPP digaji sampai 24 juta. Kriterianya apa?" katanya.

Pada paripurna itu, Yani juga mempertanyakan teknis program andalan Anies-Sandi seperti OK OTrip, DP Nol Rupiah, dan OK OCE.

"Untuk OK OCE itu kerja sama Bank DKI untuk pemodalan. Bagaimana teknisnya untuk dapat dana dari Bank DKI itu?" ujarnya.

Tak ketinggalan, Bestari Barus dari fraksi Nasdem juga mempermasalahkan bantuan APBD 2018 kepada beberapa masjid di Jakarta.

"Nasdem melihat Pak Gubernur dan Wagub punya akses sangat luar biasa ke pemangku masjid. Tetapi sayang sekali lepas dari kontrol karena hanya 11 masjid yang dialokasikan anggarannya," kata Bestari.

Lihat juga: Sandi Perintahkan Ormas Penerima Hibah Benahi Administrasi

Fraksi PKB menyampaikan aspirasi dari daerah pilihannya, seperti masalah perbaikan jalan dan saluran.

Tanpa menghiraukan beberapa anggota dewan yang masih ingin interupsi, Prasetio pun segera mengetok palu pengesahan APBD DKI 2018 sebesar Rp77,117 triliun.

"Saya ingin menanyakan kepada paripurna ini, apakah rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI 2018 untuk ditetapkan sebagai menjadi Perda dapat disetujui?" tanya Prasetio.

"Setuju," jawab mayoritas anggota dewan. (pmg)