Jokowi Diklaim Merestui Airlangga Jadi Ketua Umum Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar, Yorrys Raweyai mengklaim Presiden RI Joko Widodo telah merestui Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto maju dalam pemilihan ketua umum Golkar pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Seperti yang dikatakan Pak Jokowi, dia menyampaikan bahwa Airlangga sebagai pembantu dia, datang sudah menyampaikan dan beliau restui, ada mekanisme internal di situ," kata Yorrys di Jakarta, Kamis (30/11).

Yorrys dan sejumlah ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi (DPD I) Golkar, hari ini bertemu dengan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan itu mereka meminta izin kepada Jokowi-JK agar merelakan Airlangga ikut kontestasi Munaslub.

Lihat juga: MKD: Setnov Mohon Maaf dan Minta Anggota DPR Berhati-hati

Yorrys mengatakan, Airlangga telah mendapat dukungan dari 31 dari 34 DPD I Partai Golkar. Dia mengatakan, Munaslub paling lambat digelar sebelum 15 Desember 2017.

Sementara Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Golkar untuk mengambil langkah sesuai kebutuhan organisasi.

"Prinsip dasarnya adalah Golkar harus menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi secara nasional," katanya.

Lihat juga: DPD Golkar Lobi Jokowi Agar Izinkan Airlangga Gantikan Setnov

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto diusung menjadi ketua umum Partai Golkar. CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah

Dalam pertemuan itu, kata Dedi, DPD I meminta izin kepada Jokowi untuk mengajukan Airlangga karena posisinya sebagai menteri. Menurutnya, Jokowi telah mengizinkan Airlangga untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Namun Dedi tidak menjelaskan jika nantinya terpilih, Airlangga akan tetap menjadi menteri atau harus melepaskan jabatannya.

"Itu belum kami bahas, kan munasnya juga belum, tapi diizinkan untuk mencalonkan menjadi ketua umum Partai Golkar," kata Dedi.

Sementara Jusuf Kalla, kata Dedi, juga telah menyatakan sikapnya secara tegas bahwa Golkar harus melakukan pembenahan internal. Opini negatif yang berkembang di masyarakat akan memperburuk citra Golkar .

"Golkar diharapkan melakukan perubahan kepemimpinan untuk mengubah opini negatif menjadi positif," kata Dedi.

Lihat juga: KPK Tak Hadir, Praperadilan Setnov Ditunda Pekan Depan

Dedi menambahkan, sebanyak 31 DPD I telah setuju Munaslub dilaksanakan secepatnya. Menurutnya, Munaslub tidak ada kaitannya dengan proses hukum yang sedang dijalani Setnov dan tidak perlu menunggu sidang praperadilan selesai.

"Munaslub adalah kebutuhan organisasi, kebutuhan politik Partai Golkar yang tidak memiliki relevansi dengan proses hukum yang dijalani," kata Dedi. (pmg)