Dana ini masuk dalam pos anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta di APBD DKI Jakarta 2018.
Rinciannya, anggaran pembangunan shelter di Kampung Akuarium dan Kampung Kunir naik dari Rp10 miliar menjadi Rp15 miliar. Sementara, anggaran pembangunan shelter di Bukit Duri dianggarkan sebesar Rp6 miliar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Supaya manusiawi, di atas bedeng itu ada shelter," kata dia, di Jakarta, Kamis (30/11).
Namun demikian, pihaknya masih memiliki masalah dalam hal ketersediaan lahan kosong untuk pembangunan shelter di kawasan Bukti Duri.
“Saya tinjau lapangan enggak ada tempatnya, kecuali ada tanah kosong yang mau dijual. Kalau kita beli tanah, apa benar harus beli tanah? Saya enggak ngertilah, gimana nanti,” keluh Agustino.
“Saya cari sama komunitas Romo Sandi, keliling saya pagi sampai siang, nyari lokasi lahan enggak ada,” imbuh dia.
Diketahui, anggaran shelter ini tadinya tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Adapun, Kampung Akuarium, Kampung Kunir, dan Bukit Duri adalah kawasan bekas gusuran karena bangunan ilegal yang berdiri di atas lahannya.
Gubernur Anies Baswedan sebelumnya mengatakan pembangunan shelter bertujuan untuk meningkatkan kondisi hidup warga yang masih bertahan di kawasan gusuran.
Usai penggusuran yang dilakukan 16 April 2016 di Kampung Akuarium, warga hanya tinggal di rumah-rumah bedeng di atas puing-puing bangunan sisa penggusuran.