Bola Politik Reuni Akbar 212 dan Modal Kekalahan Ahok
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Sabtu, 02 Des 2017 08:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ratusan ribu peserta dari berbagai ormas Islam kembali berkumpul memperingati Aksi Bela Islam pada 2 Desember atau lebih dikenal Aksi 212. Sebelumnya mereka telah hadir pada Aksi Bela Islam 4 November 2016 atau dikenal Aksi 411 hingga 2 Desember 2016 atau Aksi 212.
Aksi ini diklaim sebagai bentuk ‘reuni akbar’ bagi mereka yang kala itu berjuang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena meninsta agama Islam.
Panitia pelaksana reuni akbar Alumni 212 mengatakan, aksi 212 tahun 2016 merupakan suatu hal yang fenomenal, karena diikuti oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Aksi itu diklaim lahir dari inisiatif setiap umat Islam yang merasa agamanya dinistakan.
Sebagian pihak mungkin sepakat dengah hal tersebut, sebagian lain tidak.
Mereka yang tidak sepakat melihat, aksi 212 itu beraroma politik karena dilakukan di tengah Pilkada DKI, saat Ahok-sapaan Basuki sebagai salah satu pesertanya. Ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubenur DKI untuk periode 2017-2022.
Mereka semakin yakin ketika Ahok kalah telak saat proses penghitungan suara. Kesedihan bertambah ketika Ahok di penjara sebelum masa jabatannya habis.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menilai, Reuni Akbar 212 merupakan cara untuk menjaga tren gerakan politik yang dibangun oleh segelintir pihak. Mereka berusaha menjaga massa untuk kepentingan politik jangka panjang.
Hal tersebut sejalan dengan analisa Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut, Reuni Akbar 212 berkaitan dengan politik, terutama terkait Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Mereka mau membangun dan mengembangkan tren. Mau coba dirangkai setelah berhasil di Jakarta,” ujar Muradi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/12).
Muradi melihat, tidak ada momentum di balik Reuni Akbar 212. Momentum sudah hilang ketika Ahok kalah di Pilkada dan dipenjara karena bersalah telah menista agama.
Muradi menjelaskan, ada tiga cara untuk melihat Reuni Akbar 212 sebagai cara untuk menjaga tren. Pertama, seberapa besar aksi tersebut mendapat respons dari elit politik. Jika mendapat banya respons positif, maka tidak dipungkiri aksi tersebut bermuatan politik.
Perhatian Publik
Kedua, seberapa besar aksi tersebut mendapat perhatian publik. “Kalau melihat alurnya, dengan jumlah massa yang tidak lebih dari sepuluh ribu itu saya kira political attention nya tidak terlalu besar. Jika diukur satu sampai sepuluh, mungkin dua sampai tiga,” ujarnya.
Cara terakhir, kata Muradi, yakni terkait dengan opini dan sentimen apa yang akan di bangun oleh massa aksi Reuni Akbar 212. Jika sentimen agama kembali dimunculkan, maka agenda politik di balik aksi itu tidak dapat dipungkiri.
“Apakah sentimen agama lagi yang akan dimunculkan atau hal yang lain. Kalau itu direspons oleh publik ini adalah penegasan agenda politik yang murni,” ujar Muradi.
Di sisi lain, Muradi menilai, Reuni Akbar 212 tak ubahnya sebagai sebuah resepsi karena digelar secara formal melaui undangan. Cara itu telah menghilangkan esensi gerakan di mana suluruh perserta terlibat atas inisiatif.
“Jadi kalau kita membayangkan seperti aksi tahun lalu momentumnya sudah hilang. Mereka hanya menciptakan tren,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Alumni 212 turut mendoakan Presiden sebagai pemimpin yang amanah. "Kita doakan Presiden, doakan Wakil Presiden, dan para menteri. Kita doakan pemegang keamanan negeri ini, panglima, kapolri, pemimpin di MPR, DPR, DPD. Kita doakan mereka semua menjadi pemimpin yang amanah,” demikian Anies.
Walaupun dinilai politis, Anies juga menyatakan Reuni 212 adalah gerakan yang damai. (asa)
Aksi ini diklaim sebagai bentuk ‘reuni akbar’ bagi mereka yang kala itu berjuang menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara karena meninsta agama Islam.
Panitia pelaksana reuni akbar Alumni 212 mengatakan, aksi 212 tahun 2016 merupakan suatu hal yang fenomenal, karena diikuti oleh ratusan ribu bahkan jutaan orang. Aksi itu diklaim lahir dari inisiatif setiap umat Islam yang merasa agamanya dinistakan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mereka yang tidak sepakat melihat, aksi 212 itu beraroma politik karena dilakukan di tengah Pilkada DKI, saat Ahok-sapaan Basuki sebagai salah satu pesertanya. Ia kembali mencalonkan diri sebagai Gubenur DKI untuk periode 2017-2022.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran, Muradi menilai, Reuni Akbar 212 merupakan cara untuk menjaga tren gerakan politik yang dibangun oleh segelintir pihak. Mereka berusaha menjaga massa untuk kepentingan politik jangka panjang.
Hal tersebut sejalan dengan analisa Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyebut, Reuni Akbar 212 berkaitan dengan politik, terutama terkait Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
“Mereka mau membangun dan mengembangkan tren. Mau coba dirangkai setelah berhasil di Jakarta,” ujar Muradi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (1/12).
Muradi melihat, tidak ada momentum di balik Reuni Akbar 212. Momentum sudah hilang ketika Ahok kalah di Pilkada dan dipenjara karena bersalah telah menista agama.
Muradi menjelaskan, ada tiga cara untuk melihat Reuni Akbar 212 sebagai cara untuk menjaga tren. Pertama, seberapa besar aksi tersebut mendapat respons dari elit politik. Jika mendapat banya respons positif, maka tidak dipungkiri aksi tersebut bermuatan politik.
Perhatian Publik
Kedua, seberapa besar aksi tersebut mendapat perhatian publik. “Kalau melihat alurnya, dengan jumlah massa yang tidak lebih dari sepuluh ribu itu saya kira political attention nya tidak terlalu besar. Jika diukur satu sampai sepuluh, mungkin dua sampai tiga,” ujarnya.
Cara terakhir, kata Muradi, yakni terkait dengan opini dan sentimen apa yang akan di bangun oleh massa aksi Reuni Akbar 212. Jika sentimen agama kembali dimunculkan, maka agenda politik di balik aksi itu tidak dapat dipungkiri.
“Apakah sentimen agama lagi yang akan dimunculkan atau hal yang lain. Kalau itu direspons oleh publik ini adalah penegasan agenda politik yang murni,” ujar Muradi.
Di sisi lain, Muradi menilai, Reuni Akbar 212 tak ubahnya sebagai sebuah resepsi karena digelar secara formal melaui undangan. Cara itu telah menghilangkan esensi gerakan di mana suluruh perserta terlibat atas inisiatif.
“Jadi kalau kita membayangkan seperti aksi tahun lalu momentumnya sudah hilang. Mereka hanya menciptakan tren,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta Alumni 212 turut mendoakan Presiden sebagai pemimpin yang amanah. "Kita doakan Presiden, doakan Wakil Presiden, dan para menteri. Kita doakan pemegang keamanan negeri ini, panglima, kapolri, pemimpin di MPR, DPR, DPD. Kita doakan mereka semua menjadi pemimpin yang amanah,” demikian Anies.
Walaupun dinilai politis, Anies juga menyatakan Reuni 212 adalah gerakan yang damai. (asa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK