Pertama, kata Suipadin, calon Panglima TNI dituntut meningkatkan soliditas personel TNI. Hadi nantinya bakal dihadapkan pada situasi yang mengharuskan dia mengurus tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Laut, dan Udara.
Kedua, Hadi dituntut merealisasikan program Minimum Essential Force (Kekuatan Pokok Minimum) TNI. Suipadin menyebut perlunya peningkatan Alutsista serta pertahanan di kawasan perbatasan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin sementara itu meminta Hadi bersiap menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan yang kemungkinan bakal dilakukan pekan ini.
Beberapa pertanyaan yang kemungkinan akan diajukan oleh anggota Komisi I berkaitan dengan kelanjutan pembangunan kekuatan dan peningkatan disiplin personel TNI ke depan.
"(Pertanyaan) dibebaskan kepada anggota fraksi masing-masing," ujar Hasanuddin.
Hasanuddin tidak dapat memastikan Hadi akan diterima sebagai calon Panglima TNI usai uji kelayakan dan kepatuta. Akan tetapi, ia berkata, DPR akan meminta nama baru dari Presiden jika Hadi ditolak.
"Kalau ditolak, dikembalikan. Nanti dikirim lagi satu nama. Kalau diterima (ada) Keppres untuk pelantikan," ujar Tubagus.
Pada Senin (4/12), Wakil Ketua DPR Fadli Zon menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang berisi pengajuan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018.
DPR juga telah menggelar rapat Paripurna untuk membacakan sekaligus membahas surat dari Jokowi yang mengusulkan Hadi sebagai calon Panglima TNI yang baru.