Padahal sebelumnya, kemarin siang, Hasanuddin mengimbau Gatot tak melakukan mutasi jabatan perwira tinggi setelah Presiden Joko Widodo mengirim surat yang memberitahukan tentang pemberhentian dan pengangkatan panglima baru TNI.
Pada saat bersamaan, beredar surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 soal mutasi sejumlah perwira di lingkungan TNI. Ada 85 perwira tinggi TNI yang dimutasi berdasarkan surat keputusan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami adalah mitra antara DPR dengan pemerintah. Kami punya kewajiban menyampaikan saran. Kalau saran itu tidak diterima, ya silakan," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).
Jikapun proses mutasi menimbulkan polemik, Hasanuddin menyebut hal itu cukup diselesaikan secara internal.
"Silakan diselesaikan di internal pemerintah. Toh Panglima TNI memiliki atasan yang namanya presiden. Bisa diselesaikan bersama," ujarnya.
Adapun 85 mutasi perwira tinggi yang diputuskan Gatot itu terdiri atas 46 dari TNI Angkatan Darat.
"Mutasi Jabatan di lingkungan TNI dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karier Perwira Tinggi TNI, guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel di tingkat Perwira Tinggi TNI," demikian rilis dari Pusat Penerangan TNI yang diterima CNNIndonesia.com.
85 Pati TNI yang dirotasi terdiri atas 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 pati jajaran TNI Angkatan Laut, dan 11 pati jajaran TNI Angkatan Udara.
Proses mutasi dilakukan jelang uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di DPR yang digelar hari ini. (kid/gil)