Jokowi Minta Anggaran Tidak Ditumpuk Hingga Akhir Tahun

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tidak lagi menumpuk anggaran hingga akhir tahun, seperti yang biasa dilakukan selama ini.

"Jangan sampai bulan Agustus, bulan September baru mulai. Kebiasaan ini kita ulang-ulang terus selama berpuluh-puluh tahun. Hentikan," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2018 serta Anugerah Dana Rekca 2017 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (6/12).

Jokowi menyampaikan, penyusunan anggaran di kementerian, lembaga dan pemerintah daerah masih lebih besar kegiatan pendukung daripada inti. Jokowi pun meminta jajarannya lebih berhati-hati dalam memprioritaskan penggunaan anggaran.

Lihat juga: Serahkan DIPA 2018, Jokowi Minta Perbaikan Kualitas Anggaran

Menurutnya, para pimpinan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus melakukan efesiensi dan tidak memperbesar anggaran operasional, seperti belanja pegawai, perjalanan dinas, honor dan kegiatan, serta rapat.

Jokowi mencontohkan penyusunan anggaran di Kementerian Ketenagakerjaan terkait pemulangan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mencapai Rp3 miliar dan  biaya pemulangan TKI sebesar Rp500 juta, tetapi sisanya digunakan rapat dalam kantor, rapat luar kantor, hingga rapat koordinasi perjalanan daerah.

"Penyusunan RKA (rencana kerja dan anggaran) di kementerian lembaga atau dinas malah fokus pada kegiatan pendukungnya bukan kegiatan intinya. Ini sudah saya lihat di kementerian," kata mantan Wali Kota Sola itu.

Lihat juga: Jokowi Ingatkan Para Menteri Fokus Kerja Jelang Tahun Politik

Selain itu, Jokowi juga mengaku mendengar keluhan para guru terkait proses administrasi atau prosedur tunjangan, administrasi atau prosedur kenaikkan pangkat, juga administrasi atau prosedur mengenai sertifikasi yang masih rumit.

Menurut Jokowi, hal seperti ini tidak hanya terjadi pada guru sehingga menghabiskan waktu, tenaga, serta pikiran.

"Hanya ruwet muter-muter di urusan-urusan itu. Yang sampai hari ini belum bisa kita potong. Oleh sebab itu, segera semuanya, dari pusat, sampai ke daerah, sederhanakan ini," kata dia.

Lihat juga: Penyerahan DIPA Dipercepat Demi Dongkrak Belanja Pemerintah

Dia pun menegaskan, sistem rencana kerja dan anggaran seperti ini harus dibenahi dan diubah sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

"Model seperti ini harus dihentikan, tapi orang harus mengerti manajemen keuangannya yang namanya RKL, RKAKL apa harus ngerti. Gimana mau ada hasil setiap begitu perancanaannya," kata Jokowi. (has)