DPR Lobi Parlemen Dunia soal Sikap AS Terhadap Yerusalem

Abi Sarwanto , CNN Indonesia | Kamis, 07/12/2017 22:48 WIB
DPR Lobi Parlemen Dunia soal Sikap AS Terhadap Yerusalem Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi sikap Presiden Jokowi terhadap Presiden AS Donald Trump. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, pihaknya bakal melakukan upaya diplomasi untuk menganulir keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal pemindahan kedutaan besar AS ke Yerusalem, ibu kota Israel.

"DPR akan lakukan lobi-lobi diplomasi parlemen dunia, kami sangat menyesalkan pemindahan Kedubes tersebut," kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/12). 

Selain itu, kata Taufik, DPR juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang akan membawa permasalahan ini dalam forum sidang Organisasi Kerjasama Islam (OKI). 

Menurutnya, langkah itu menguatkan sikap pemerintah menentang keputusan Trump. Apalagi, Taufik mengatakan, negara-negara di Eropa seperti Prancis dan Inggris sudah menolak keras kebijakan Presiden Trump tersebut.

"Itu salah satu langkah diplomasi yang memperkuat sikap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri sehingga sebagai bukti keseriusan tersebut patut kita apresiasi," ujar Taufik. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu," ujar Jokowi di Istana Bogor, hari ini.

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, "Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia," kata Jokowi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menambahkan, pimpinan akan segera menggelar rapat membahas protes terkait hal tersebut yang disampaikan fraksi-fraksi partai dalam rapat paripurna. 

"Kami sudah berunding masukan-masukan akan dibawa ke rapat pimpinan. Semua fraksi punya pandangan yang sama dan akan disampaikan ke publik termasuk institusi-institusi pemerintah," kata Fadli. (wis/osc)