Anies Sebut Kenaikan Dana Parpol Ditandatangani Djarot

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjawab polemik tentang kenaikan dana partai politik yang mencapai 10 kali lipat di APBD 2018.

Pada APBD DKI 2018, anggaran bantuan untuk parpol naik menjadi sebesar Rp17,7 miliar, sebelumnya hanya Rp1,8 miliar.

Anies menjelaskan, kenaikan dana parpol itu terjadi di era pemerintahan sebelumnya, yakni di era Djarot Syaiful Hidayat.

Lihat juga: Biaya Pilkada Ditaksir Rp20 Triliun, Mendagri Anggap Wajar

Menurut Anies, kenaikan dana parpol itu berawal pada 2 Oktober 2017, saat penetapan APBD Perubahan (APDB-P) 2017. Dalam Perda tentang APBD-P 2017, salah satu poin dalam lampirannya berisi tentang penambahan Dana Bantuan Partai Politik dari sebelumnya Rp 1,8 miliar menjadi Rp17,7 miliar.

Berdasarkan Perda itu, setiap partai mendapatkan Rp4.000 per suara. Sehingga, angka bantuan belanja keuangan parpol membengkak.

Perda itu, kata Anies, ditandatangani pada 13 Oktober 2017 oleh Djarot Saiful Hidayat.

"Kemudian, Perdanya keluar 13 Oktober. 13 Oktober adalah hari terakhir pemerintahan sebelumnya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (11/12).

Ia akan merevisi dana hibah bagi parpol yang memiliki kursi di DPRD DKI dalam APBD 2018. Alasannya, besaran dana tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Anies mengatakan, PP No 5 Tahun 2009 bantuan partai politik itu hanya Rp108 per suara.

Selain itu, Anies akan menyurati DPRD dan berbicara untuk mencapai kesepakatan.

Ia membantah sengaja membengkakkan anggaran. "Saya laporkan semuanya, bahwa kami nggak pernah berinisiatif menaikkan," kata Anies.

Lihat juga: Mendagri pada Anies: Dana Parpol Jangan Naik Terlalu Tinggi

(ugo/asa)