Survei LIPI: Kualitas Pendidikan Masalah Utama Papua

Jakarta, CNN Indonesia -- Rendahnya kualitas pendidikan menjadi permasalahan utama di Provinsi Papua. Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan change.org dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Survei tersebut dilakukan terhadap 27.298 responden yang terdiri dari tiga kelompok, yakni dua persen penduduk Papua asli, tiga persen penduduk Papua nonasli dan 95 persen penduduk luar Papua. Survei dilakukan selama tiga minggu di bulan November 2017 lewat situs change.org.

"Sebanyak 44 responden menyatakan bahwa kualitas pendidikan rendah adalah masalah utama di Papua. Diikuti dengan 41 persen infrastruktur serta transportasi dan 38 persen eksploitasi sumber daya alam serta investasi," kata Direktur Komunikasi Change.org Arief Aziz saat diskusi di LIPI, Jakarta Selatan, Kamis (14/12).

Ketika survei dilakukan secara spesifik kepada tiga kelompok responden, permasalahan pendidikan masih menempati posisi tinggi di antara permasalahan lain.

Sebanyak 14,33 persen responden penduduk luar Papua menyatakan rendahnya kualitas pendidikan merupakan masalah utama.

Kemudian, untuk responden penduduk Papua nonasli, kualitas pendidikan rendah menempati posisi kedua dengan 11,8 persen. Sedangkan untuk responden Papua asli, kualitas pendidikan rendah menempati posisi ketiga dengan 9,8 persen.

Permasalahan di bidang pendidikan semakin diperkuat dengan keinginan responden untuk memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di Papua bila menjadi pihak berwenang.

Lihat juga: 'Infrastruktur Jokowi Bukan Jawaban Tunggal Buat Papua'

Peningkatan SDM menempati posisi paling atas dari tiga kelompok responden. Sebanyak 26 persen responden luar Papua ingin meningkatkan SDM provinsi yang terletak di Indonesia paling Timur itu. Kemudian, 18 persen penduduk Papua nonasli dan 20 persen penduduk Papua asli ingin meningkatkan SDM.

"Peningkatan SDM yang diinginkan semua responden ini sangat menarik, karena sangat berkaitan dengan kualitas pendidikan rendah seperti survei tadi," kata Arief.

Koordinator Jaringan Damai Papua Pater Neles Tebay menilai, hasil survei yang menunjukkan bahwa permasalahan utama di Papua, sangatlah penting untuk membantu melihat persepsi tentang Papua, baik untuk penduduk luar, penduduk Papua non asli atau penduduk Papua asli.

Selain soal pendidikan, persoalan hak asasi manusia juga menjadi sorotan di Papua.

Lihat juga: Komnas HAM Desak Presiden Setop Hukuman Mati

Namun, dalam survei change.org, persoalan HAM bukan menjadi persoalan utama. Hanya, 2,6 responden menyatakan pelanggaran HAM merupakan masalah utama di Papua.

"Pelanggaran HAM memang belum menjadi berita utama bagi media mainstream di Jakarta. Penduduk asli menempatkan sebagai permasalahan utama berdasarkan pengalaman mereka. Mereka punya pengalaman pelanggaran HAM," kata Neles.

Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengklaim pemerintah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Papua. Pemerintah selalu berusaha menyelesaikan segala masalah yang ada di Papua.

Menurutnya salah satu kepedulian pemerintah terlihat dari penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat minggu ini.

"Presiden instruksikan pada semua kementerian lembaga terkait untuk membangun kesejahteraan dengan cepat. Melakukan pendekatan yang holistik, sistematik dan pendekatan sosial budaya pada masyarakat setempat," kata Dani.

Lihat juga: Pekerja Jalan Trans Papua Tewas Diberondong Tembakan

(ugo/gil)