Fadli Zon Minta Jokowi Deklarasi Yerusalem Ibu Kota Palestina

Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas Ketua DPR Fadli Zon menghimbau kepada Presiden Joko Widodo untuk menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Palestina, sebagai langkah konkret dalam membela negara tersebut.

"Saya mengimbau kepada Presiden Joko Widodo agar menyatakan Yerusalem adalah ibu kota Palestina. Setuju?" kata Fadli dalam orasinya di depan ribuan massa aksi bela Palestina di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Minggu (17/12).

Sebelumnya, Fadli membuka orasinya tersebut dengan menggambarkan rentetan kejadian kemanusiaan di Palestina.

"Setiap kali kita mendengar kata Palestina, pasti terbayang penderitaan rakyat Palestina dijajah, dihina, dibunuh, sampai hari ini. Palestina diduduki Israel, tapi setiap kali kita mendengar kata Palestina, terbayang perjuangan terhadap kekejaman yang dibiarkan oleh dunia," katanya.

Lihat juga: Aksi Monas Selesai, Massa Bela Palestina Geser ke Kedubes AS

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Indonesia tidak cukup hanya dengan menghimbau sebagai langkah protes atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Menurut Fadli, perlu ada langkah konkret yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk membela Palestina ketimbang hanya menunjukkan keprihatinan belaka. Langkah kongkret itu salah satunya adalah deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota Palestina.

Fadli Zon menjadi salah satu tokoh yang diketahui hadir dalam aksi bela Palestina 1712 di Kawasan Monas, Minggu (17/12). Ribuan massa telah memadati Kawasan Monas sejak Minggu dini hari.

Ribuan orang memadati kawasan Monumen Nasional untuk ikut aksi bela Palestina, Minggu (17/12). (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Selain Fadli Zon, sejumlah tokoh seperti Ketua MUI Ma'ruf Amin, Ketua MPR Zulkifli Hasan, KH Abdullah Gymnasiar alias Ag Gym, dan Pemimpin FPI Rizieq Shihab juga menyampaikan orasinya di depan massa melalui video conference.

Petisi untuk Amerika Serikat

Setelah penyampaian orasi, sebuah petisi untuk Pemerintah Amerika Serikat dibacakan. Petisi tersebut berisi pernyataan sikap penolakan klaim Amerika Serikat atas Yerusalem.

Petisi yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas berisi sejumlah poin. Pertama, petisi tersebut menilai klaim Amerika Serikat atas Yerusalem mencederai hak asasi manusia dan merusak hubungan Israel dan Palestina, sehingga harus dicabut secepatnya.

Lihat juga: 'Hadir' di Aksi Monas, Rizieq Nyanyi Lagu Mars Bela Palestina

"Jika Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak segera mencabut keputusan tersebut, maka Presiden Amerika Serikat akan kehilangan legitimasi," kata Anwar.

"Selanjutnya, mendesak kepada semua pihak agar menolak keputusan sepihak dan ilegal Donald Trump untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," lanjut Anwar.

"[Indonesia] agar memutuskan hubungan diplomatik [dengan Amerika Serikat] atau memindahkan kantor [KBRI] ke Yerusalem," kata Anwar.

Petisi tersebut juga berisikan dukungan kepada keputusan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang mendeklarasikan pengakuan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

"Jika Donald Trump tidak mencabut keputusan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, kami mendesak PBB untuk memberikan sanksi berat kepada Amerika Serikat, yaitu dibekukan sebagai anggota PBB atau, memindahkan kantor PBB," kata Anwar.

Selanjutnya, petisi itu mencantumkan himbauan kepada masyarakat untuk memboikot terhadap semua produk Amerika Serikat dan Israel yang beredar di Indonesia, serta membantu Palestina baik dalam hal sarana maupun prasarana ditambah dengan doa.

Lihat juga: Anies Baswedan: Yerusalem Ibu Kota Palestina

(end/sur)